astakom, Jakarta – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyepakati kisaran asumsi dasar ekonomi makro yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Sidang IV Tahun 2024–2025 DPR RI, pada Kamis (24/7), yang turut dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.
“Hari ini, hadir pada Sidang Paripurna @dpr_ri saya mendengarkan Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI,” ungkap Sri Mulyani melalui akun Instagram @smindrawati, dikutip astakom.com.
Agenda utama dalam rapat tersebut adalah penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jazilul Fawaid, membacakan langsung laporan tersebut di hadapan anggota dewan.
Dalam laporan yang disampaikan, asumsi ekonomi makro RAPBN 2026 mencakup proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,2–5,8 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS antara Rp16.500–16.900. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada di level 6,6–7,2 persen.
Adapun proyeksi harga minyak mentah Indonesia berada di kisaran US$60–80 per barel, dengan target lifting minyak bumi sebesar 605 ribu–620 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi antara 953 ribu–1.017 ribu barel setara minyak per hari.
Dari sisi fiskal, postur makro RAPBN 2026 menetapkan pendapatan negara pada level 11,71–12,31 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara belanja negara diproyeksikan sebesar 14,19–14,83 persen PDB. Keseimbangan primer berada pada kisaran minus 0,18 hingga 0,22 persen PDB, sedangkan defisit dan pembiayaan negara sama-sama dipatok di kisaran 2,48–2,53 persen PDB.
“Laporan yang disampaikan oleh Banggar hari ini akan menjadi dasar penyusunan RUU APBN TA 2026 beserta Nota Keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden @prabowo pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Agustus 2025 nanti,” jelas Menkeu.
Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama yang terjalin antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan RAPBN 2026. Menurutnya, kolaborasi yang solid adalah kunci untuk mewujudkan APBN yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Terima kasih kepada para pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, serta jajaran dari Banggar DPR yang terus menjadi partner konstruktif pemerintah dalam merancang APBN agar dapat terus diandalkan menjadi instrumen penting untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia,” pungkasnya.
