Sekjen ASEAN Ingatkan Kabut Asap Tak Kenal Batas, Ratifikasi Didesak Cepat
astakom.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn, mendesak negara-negara di Asia Tenggara untuk segera merampungkan proses ratifikasi perjanjian pembentukan pusat koordinasi pengendalian kabut asap lintas batas, atau ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC). Langkah ini dinilai krusial agar lembaga tersebut bisa langsung beroperasi penuh di lapangan.
Baru Tiga Negara Meratifikasi
Dalam sesi pengarahan usai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Rabu (18/11/2026), Kao mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru tiga negara yang resmi meratifikasi kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, ia mendorong negara anggota lainnya untuk tidak menunda-nunda lagi.
“Sekarang sudah ada tiga negara anggota ASEAN yang meratifikasi perjanjian pembentukan pusat tersebut. Karena itu, negara-negara anggota lainnya perlu mempercepat proses ratifikasi,” tutur Kao pada briefing pasca-Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Gedung Sekretariat ASEAN, dikutip oleh astakom pada Rabu, (18/11/2026).
Ancaman Nyata Menjelang Kemarau
Menurut Kao, polusi kabut asap lintas batas adalah isu krusial kawasan yang penanganannya wajib dilakukan secara kolektif. Masalah lingkungan ini tidak bisa dibebankan hanya kepada satu negara tertentu saja.
“Kabut asap tidak mengenal batas negara,” tegasnya.
Ia memaparkan kalau para pemimpin negara ASEAN sudah berdiskusi secara intensif mengenai persoalan ini dan sepakat untuk mempererat kolaborasi regional. Baginya, solusi mengatasi kabut asap tidak boleh sekadar reaktif atau fokus pada mitigasi sesaat, melainkan butuh strategi jangka panjang yang berkelanjutan.
Selain itu, Kao mengingatkan potensi ancaman kebakaran hutan dan kabut asap di wilayah ASEAN daratan menjelang datangnya musim kemarau. Situasi ini membuktikan kalau ancaman asap kini menjadi PR serius bagi seluruh kawasan, baik di wilayah maritim maupun daratan.
Syarat Minimal Enam Negara
Sebelumnya, pada 4 November 2026 di Jakarta, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Ina H. Krisnamurthi, sempat menyampaikan kalau pada awal bulan tersebut baru Vietnam yang meratifikasi perjanjian ACC THPC. Padahal, aturan mainnya mensyaratkan minimal persetujuan dari enam negara anggota agar perjanjian ini sah berlaku.
“ACC THPC ini merupakan center untuk mengimplementasikan kesepakatan ASEAN mengenai asap lintas batas yang harus segera diselesaikan. Center ini membutuhkan ratifikasi dari enam negara, sementara sampai sekarang baru Vietnam yang meratifikasi,” jelas Ina kala itu.
Sebagai informasi, kesepakatan pembentukan ACC THPC sendiri sudah diteken oleh negara-negara ASEAN sejak 27 Mei 2025 di Filipina. Sesuai ketentuan yang berlaku, perjanjian ini baru akan efektif berjalan 60 hari setelah dokumen ratifikasi dari negara keenam resmi diserahkan kepada Sekjen ASEAN.
Markas Berpusat di Jakarta
Indonesia sendiri telah ditunjuk menjadi tuan rumah bagi markas besar ACC THPC. Bahkan, kantor sekretariat pusat koordinasi tersebut sudah resmi dibuka di kawasan Jakarta Timur sejak April 2026 lalu. Kehadiran pusat ini diharapkan mampu membuat koordinasi antarnegara ASEAN jauh lebih solid dalam memerangi kebakaran hutan dan lahan yang memicu polusi asap lintas batas. (nAD/RaM)
Gen Z Takeaway
Intinya, asap kebakaran hutan itu nggak punya paspor kalau satu negara kena, tetangganya pasti ikut sesak napas. Makanya, Sekjen ASEAN lagi nge-push negara-negara Asia Tenggara buat sat-set mengesahkan pusat penanganan kabut asap ini. Kantor pusatnya padahal sudah siap sedia di Jakarta Timur, tapi belum bisa gas pol kerja secara penuh karena baru tiga negara yang kasih lampu hijau dari minimal enam negara yang dibutuhin. Kalau terus-terusan slow response, siap-siap saja kualitas udara bakal makin toxic pas musim kemarau tiba nanti.









