Pascapenyadapan Ilegal, Istana Pastikan Bersih-bersih Lingkungan Inti Presiden Prabowo
astakom.com, Jakarta — Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah melakukan sterilisasi terhadap lingkungan inti Presiden Prabowo Subianto menyusul terbongkarnya kasus penyadapan ilegal.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat keamanan Presiden dan mencegah potensi penyusupan di lingkungan Istana.
“Kalau itu sudah otomatis kita berjalan,” kata Juri seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pernyataan tersebut merespons permintaan Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso agar Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mensterilkan lingkungan Presiden Prabowo dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tersangka penyadapan, yakni LSP.
Menurut Juri, pemeriksaan terhadap orang-orang yang bekerja di sekitar Kepala Negara merupakan prosedur yang sudah biasa dilakukan pihak Istana.
“Sudah hal yang biasa lah kita memeriksa semua yang bekerja di lingkungan Istana, baik PNS maupun yang tenaga profesional,” ujar Juri.
DPR minta lingkar istana bebas dari potensi penyusupan
Dalam rapat tersebut, Sugiat meminta Kemensetneg mengevaluasi dan membersihkan lingkar inti Presiden Prabowo dari personel yang sebelumnya direkomendasikan LSP.
Ia menilai langkah sterilisasi penting untuk menjaga keamanan Kepala Negara. Kemensetneg juga diminta memastikan tidak ada celah bagi pihak yang berpotensi mengancam keamanan Presiden untuk masuk ke lingkungan Istana.
“Kalau ada kemarin personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Kapolri zaman LSP, sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ, baik Paspampres, apa pun itu, bahkan di Setneg sendiri,” ujarnya.
Sugiat menegaskan, dugaan penyadapan terhadap Presiden bukan persoalan sepele. Karena itu, pengamanan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan personel, tetapi juga perlu menyentuh aspek kebijakan pemerintahan.
Kebijakan pemerintah ikut diminta disisir
Selain meminta sterilisasi personel, Sugiat mendorong Kemensetneg meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang berpotensi berkaitan dengan tersangka penyadapan.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mendeteksi kemungkinan sabotase maupun penyusupan yang dapat menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.
“Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, kebijakan-kebijakan disisir kembali. Apakah ada yang telah terkena sabotase, penyusupan secara halus, sehingga menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya LSP supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya,” kata dia.
Dengan demikian, evaluasi keamanan di lingkungan Istana diharapkan tidak hanya berfokus pada personel, tetapi juga memastikan kebijakan pemerintahan tetap berjalan tanpa intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Kemensetneg memastikan sterilisasi lingkungan inti Presiden Prabowo berjalan menyusul kasus penyadapan ilegal. DPR turut mendorong pemeriksaan personel hingga evaluasi kebijakan untuk mencegah penyusupan, sabotase, dan potensi ancaman keamanan di lingkungan Istana.









