KPK Sentil Kemenbud dan KKP soal Kontrak Influencer Fantastis, Minta Evaluasi dari Hulu ke Hilir

Editor: Anri Syaiful
Rabu, 18 November 2026 | 22:34 WIB
KPK Sentil Kemenbud dan KKP soal Kontrak Influencer Fantastis, Minta Evaluasi dari Hulu ke Hilir
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo. [astakom/Alfian Tegar]

astakom.com, Jakarta - Anggaran belanja jasa influencer atau pemengaruh di lingkungan kementerian kembali menjadi sorotan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi angkat bicara dan mendorong Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi ulang nilai kontrak pengadaan jasa influencer yang nilainya terbilang fantastis.

Desakan dari lembaga antirasuah ini muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan investigasi mereka pada 9 November 2026. Dalam laporannya, ICW menyoroti delapan paket pengadaan jasa influencer yang seluruhnya mengarah pada satu penyedia jasa, yakni PT Rans Animasi Indonesia, dengan akumulasi nilai kontrak mencapai Rp14,7 miliar.

"KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh," ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan yang dikonfirmasi media nasional di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rincian temuan proyek dan potensi celah penyimpangan

Berdasarkan penelusuran ICW, proyek senilai belasan miliar rupiah tersebut terbagi ke dalam dua pos instansi. Pertama, terdapat lima paket pengadaan pada tahun anggaran 2024 di unit kerja Museum dan Cagar Budaya yang saat itu masih berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)—unit kerja yang kini telah bertransformasi menjadi bagian dari Kemenbud. Kedua, terdapat tiga paket pengadaan lainnya yang bergulir di KKP sepanjang periode 2025 hingga 2026.

Bentuk kerja sama yang dikontrak mencakup distribusi konten promosi di berbagai kanal digital milik RANS Entertainment, mulai dari Instagram, TikTok, hingga YouTube. Tidak berhenti di layar gawai, paket tersebut juga meliputi kehadiran langsung Raffi Ahmad—yang saat ini selaku pejabat di lingkungan pemerintahan-dalam sejumlah agenda resmi kementerian.

Melihat pola pengadaan yang terpusat pada satu pihak tersebut, KPK menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh mulai dari tahap hulu hingga hilir, yakni sejak proses perencanaan hingga tahap eksekusi di lapangan.

"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," katanya.

Sebelumnya, ICW memang menggarisbawahi dua dugaan krusial dalam proyek ini. Selain menilai pengadaan jasa tersebut terkesan mengunci ruang kompetisi bagi penyedia jasa kreatif lainnya karena hanya mengarah ke satu perusahaan, ICW juga mencium aroma konflik kepentingan (conflict of interest) mengingat status Raffi Ahmad sebagai pejabat publik aktif.

RANS buka suara: Klaim profesional dan sesuai rate card

Merespons bola panas yang bergulir di ruang publik, melansir dari astakom.com, manajemen PT Rans Entertainment Indonesia sebelumnya langsung memberikan klarifikasi resmi melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026. Pihak perusahaan menegaskan bahwa seluruh kolaborasi bisnis antara RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah berjalan di atas rel profesionalisme.

Manajemen RANS memaparkan bahwa mekanisme pengadaan tersebut tidak dilakukan di bawah tangan, melainkan melalui sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang resmi, seperti platform Inaproc.id maupun ecatalogue.com yang datanya terbuka untuk diawasi masyarakat luas.

Selain itu, perusahaan memastikan seluruh tahapan administrasi, teknis, hingga aspek komersial telah tunduk pada regulasi yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Pihak RANS memandang kepatuhan ini sebagai wujud komitmen terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta praktik bisnis yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menjawab pertanyaan publik soal angka Rp14,7 miliar yang dianggap selangit, manajemen RANS menjelaskan bahwa nominal tersebut disusun berdasarkan standar commercial rate card yang juga berlaku bagi klien korporasi maupun swasta lainnya. Angka tersebut bukan sekadar ongkos unggah konten di media sosial, melainkan sudah mencakup biaya produksi kreatif, akomodasi perjalanan, kebutuhan logistik tim, honorarium kehadiran talenta di lokasi acara, hingga rangkaian aktivasi promosi lainnya.

Terkait sorotan tajam mengenai potensi benturan kepentingan yang menyeret nama Raffi Ahmad—yang berstatus ganda sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus pejabat publik—pihak RANS menyatakan memahami kekhawatiran masyarakat dan tetap mengedepankan transparansi dalam setiap kerja sama. (aNs)

Gen Z Takeaway

KPK lagi nge-gas minta Kemenbud dan KKP buat nge-audit total delapan paket kontrak jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang semuanya locked-in ke perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, setelah ICW ngebongkar dugaan monopoli vendor dan conflict of interest mengingat status Raffi yang sekarang juga sebagai pejabat publik. Meski KPK wanti-wanti soal potensi penyimpangan dan efektivitas anggaran negara dari hulu ke hilir, pihak RANS langsung pasang badan lewat keterbukaan informasi BEI dengan mengklaim bahwa semua proses deal sudah transparan via e-katalog resmi pemerintah dan nominal belasan miliar itu make sense karena sesuai standar commercial rate card mereka yang mencakup biaya produksi hingga logistik acara. 

Raffi Ahmad Influencer KPK ICW RANS RANS Entertainment The Dudas-1

Infografis

Terkini