Yusril Tegaskan Wapres Mundur Tak Otomatis Langsung Digantikan Pejabat Lain
astakom.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengunduran diri seorang Wakil Presiden tidak membuat posisinya bisa langsung ditempati pejabat lain.
Ia menekankan bahwa jabatan Wakil Presiden yang kosong harus diisi melalui proses pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bukan dengan penunjukan secara otomatis.
"Sekarang ini yang berhenti Wakil Presiden. Tidak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip pada Jumat (13/11/2026).
Yusril turut membandingkan ketentuan tersebut dengan peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto pada 1998. Kala itu, Wakil Presiden B.J. Habibie langsung meneruskan kepemimpinan sebagai Presiden setelah Soeharto meletakkan jabatannya.
Akan tetapi, situasinya berbeda jika posisi yang ditinggalkan adalah Wakil Presiden. Dalam kondisi tersebut, tidak ada pejabat negara yang otomatis memperoleh kewenangan untuk menduduki kursi Wapres.
Presiden ajukan dua nama, MPR gelar pemilihan
Lebih lanjut, Yusril merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan hukum pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Aturan itu mengamanatkan MPR untuk menyelenggarakan pemilihan dengan mempertimbangkan dua kandidat yang diusulkan Presiden.
Seluruh tahapan pemilihan tersebut memiliki batas waktu maksimal 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Mekanismenya dimulai ketika MPR menetapkan bahwa posisi Wakil Presiden telah kosong. Setelah itu, pimpinan MPR mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Presiden mengenai kondisi tersebut.
Presiden kemudian diminta menyiapkan dua nama kandidat untuk diajukan kepada MPR. Kedua calon tersebut nantinya akan mengikuti proses pemilihan dalam sidang MPR.
"Dan sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD 45, maka MPR meminta kepada Presiden untuk sesegera mungkin mengajukan dua calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari," jelasnya.
Tidak melalui pemungutan suara oleh masyarakat
Yusril juga meluruskan bahwa proses pergantian Wakil Presiden tidak melalui pemungutan suara langsung oleh masyarakat seperti dalam pemilihan umum.
Artinya, KPU tidak memiliki peran dalam tahapan tersebut. Penentuan sosok yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden sepenuhnya berada di tangan MPR melalui mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden tidak membuat jabatannya bisa langsung diisi pejabat lain. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, penggantinya harus dipilih melalui sidang MPR dari dua kandidat yang diajukan Presiden, dengan batas waktu maksimal 60 hari. Proses ini tidak melibatkan pemilu langsung maupun KPU.
