1,01 Juta Lulusan Universitas Menganggur, Wamendiktisaintek Minta Kampus Berbenah
astakom.com, Jakarta – Persoalan sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan kembali menjadi sorotan. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Prof. Fauzan, mengingatkan perguruan tinggi agar tidak hanya berfokus menghasilkan lulusan, tetapi juga memastikan pendidikan yang diberikan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Berdasarkan informasi yang dihimpun astakom.com pada Jumat, (13/11/2026), Fauzan menyoroti sekitar 1,01 juta lulusan universitas yang tercatat masih menganggur. Menurutnya, persoalan tersebut tidak sepenuhnya berkaitan dengan kemampuan individu, tetapi juga perlu dilihat dari sistem pendidikan tinggi yang selama ini diterapkan.
Pernyataan itu disampaikan dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia mendorong kampus memperkuat kolaborasi melalui pembentukan konsorsium agar potensi akademik dan hasil riset dapat dimanfaatkan secara lebih luas.
1,01 juta sarjana menganggur, kampus ikut disorot
Fauzan menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk ikut mengurangi persoalan pengangguran lulusan pendidikan tinggi. Karena itu, kampus perlu mengevaluasi sistem yang digunakan agar tidak tertinggal dari perubahan kebutuhan dunia kerja.
Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam pendidikan tinggi Indonesia, yakni mutu, akses, dan relevansi. Dari ketiganya, relevansi menjadi perhatian penting karena perkembangan dunia bergerak lebih cepat dibandingkan perubahan sistem pendidikan.
"Data BPS 2026, tingkat pengangguran berdasarkan jenjang pendidikan ada 1,01 juta atau 9,01 persen sarjana menganggur. Tentu banyak faktor yang menyebabkan mereka nganggur, selain karena personal tetapi juga sistem yang dibangun perguruan tinggi menurut saya juga memiliki tanggung jawab untuk meminimalisasi jumlah pengangguran sarjana," jelas Fauzan.
Sebagai catatan, angka sekitar 1,01 juta tersebut juga tercatat dalam data BPS Februari 2025 untuk kategori pengangguran lulusan universitas. Sementara itu, kategori pendidikan akademi atau diploma dihitung secara terpisah. Dengan demikian, periode data perlu diperhatikan agar tidak mencampurkan angka tahun yang berbeda.
Kampus diminta tidak jalan sendiri
Selain menyoroti pengangguran sarjana, Fauzan mengajak perguruan tinggi mengubah pola kerja yang selama ini cenderung berjalan secara terpisah. Menurutnya, setiap kampus mempunyai keunggulan dan kapasitas berbeda yang bisa saling melengkapi melalui kerja sama.
Ia menilai pembentukan konsorsium dapat membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk menggabungkan kepakaran, memperkuat penelitian, serta mengembangkan program pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
"Saat ini barangkali kecenderungan tata kelola perguruan tinggi kita masih bekerja sendiri, sudah waktunya kita bekerja bersama, membangun satu ekosistem di dalam perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang ada di daerah masing-masing," kata Prof Fauzan.
Fauzan juga mengingatkan bahwa perguruan tinggi perlu mampu merespons perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Apabila sistem pendidikan terus mempertahankan pola lama tanpa menyesuaikan perkembangan zaman, kampus berisiko kehilangan relevansinya.
Gentaskin jadi contoh kolaborasi kampus
Salah satu contoh penerapan kerja sama tersebut terlihat melalui Gerakan Tuntas Stunting dan Kemiskinan (Gentaskin) di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dikembangkan sejak awal 2025.
Program ini melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta bersama pemerintah daerah serta dunia usaha dan dunia industri. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memanfaatkan hasil penelitian dan kepakaran akademisi dalam membantu menangani persoalan stunting serta kemiskinan.
Melalui pendekatan konsorsium, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menghasilkan penelitian untuk kepentingan akademik, tetapi juga menghadirkan solusi yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.
Fauzan menilai setiap wilayah mempunyai persoalan dan potensi yang berbeda. Karena itu, bentuk kolaborasi antarkampus perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.
"Kami menginginkan problem-problem sosial di daerah, mulai dari problem permanen, tidak permanen, semi permanen, bisa diatasi oleh perguruan tinggi. Maka menurut saya, perguruan tinggi harus hadir di tengah-tengah penderitaan kehidupan masyarakat," jelasnya.
Dorongan tersebut sejalan dengan harapan pemerintah agar pendidikan tinggi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan sains dan teknologi, pengembangan riset, hingga penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.
Pada akhirnya, tantangan perguruan tinggi bukan sekadar meluluskan mahasiswa setiap tahun, melainkan memastikan ilmu dan keterampilan yang diberikan tetap relevan ketika lulusan memasuki kehidupan profesional. (deA/RaM)
Gen Z Takeaway
Gelar sarjana memang menjadi salah satu bekal memasuki dunia kerja, tetapi tantangan setelah wisuda tidak berhenti di situ. Kampus juga dituntut terus beradaptasi agar ilmu yang dipelajari mahasiswa sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat. Pesan Wamendiktisaintek ini menjadi pengingat bahwa kualitas pendidikan tinggi tidak hanya dilihat dari jumlah lulusan, tetapi juga dari kemampuan mereka menghadapi dunia nyata.
