MPR Putuskan Rapat Paripurna Pengisian Jabatan Wapres Digelar 2 Desember 2026
astakom.com, Jakarta — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai mematangkan proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari posisinya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut rapat paripurna untuk membahas agenda tersebut akan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026.
Kepastian jadwal itu disampaikan Muzani saat memberikan keterangan pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia menjelaskan, rapat paripurna nantinya mencakup rangkaian pemilihan, pengesahan, hingga pelantikan wakil presiden terpilih.
"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember, di gedung Senayan ini," katanya.
Seluruh unsur MPR sepakati jadwal
Penentuan tanggal pelaksanaan tersebut merupakan hasil pembahasan dalam rapat gabungan MPR. Forum itu melibatkan pimpinan MPR, seluruh fraksi partai politik, serta perwakilan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Muzani menambahkan, lembaganya menginginkan proses pengisian posisi wakil presiden tidak berlarut-larut. Langkah percepatan ini juga menjadi pembahasan dalam pertemuan antara pimpinan MPR, DPR, dan DPD dengan Presiden.
Ia menegaskan, seluruh pihak memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya mempercepat penyelesaian proses tersebut.
"Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik," katanya.
Mekanisme pengisian jabatan Wapres
Melansir astakom.com, Sebelumnya diberitakan Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden pada Kamis (12/11/2026). Kondisi tersebut membuat posisi orang nomor dua di Indonesia kini kosong.
Mekanisme pengisian jabatan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Aturan itu menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti.
Calon wakil presiden yang akan dipilih berasal dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Dengan ketentuan tersebut, Indonesia harus sudah memiliki wakil presiden baru sebelum 12 Januari 2027. Proses pergantian ini pun menjadi momentum penting untuk menentukan sosok yang akan mendampingi Presiden Prabowo dalam melanjutkan agenda pemerintahan. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
MPR RI menjadwalkan rapat paripurna pengisian jabatan wakil presiden pada 2 Desember 2026. Proses pemilihan hingga pelantikan pengganti Gibran ditargetkan berlangsung cepat sesuai kesepakatan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan Presiden.
