PDIP Sebut Kriteria Wapres Pengganti Gibran Harus Sejalan dengan Presiden Prabowo
astakom.com, Jakarta — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan kriteria wakil presiden baru yang dinilai ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sosok tersebut harus memiliki keselarasan penuh dengan kepala negara agar pemerintahan berjalan lebih solid.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah mengatakan, calon wakil presiden harus mampu memahami karakter Presiden sekaligus mengetahui posisi dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan.
"Bisa memahami karakter Presiden dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres," ucap Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Said, figur tersebut bisa berasal dari partai politik dengan kekuatan besar di parlemen. Bahkan, ia menilai calon dari partai dengan jumlah kursi terbesar sekalipun dapat menjadi pilihan, selama memiliki kemampuan dan rekam jejak pemerintahan yang mumpuni.
Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi modal untuk membantu Presiden menjalankan program pemerintahan. Meski demikian, Said mengingatkan satu hal penting, yakni wakil presiden tidak boleh menjadi pesaing atau menciptakan matahari kembar dalam kepemimpinan nasional.
Harap duet Presiden Prabowo-Wapres berlanjut hingga 2029
Said juga berharap pasangan kepemimpinan nasional nantinya dapat kembali berduet dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Dengan begitu, hasil pembangunan yang telah berjalan bisa semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain mendukung jalannya pemerintahan, wakil presiden baru diharapkan mampu melengkapi kapasitas kepemimpinan nasional. Perannya antara lain membantu Presiden memetakan persoalan strategis dan merumuskan solusi untuk berbagai tantangan, baik dalam jangka pendek maupun menengah.
Namun, seluruh upaya tersebut harus tetap berjalan sesuai dengan kredo politik Presiden Prabowo.
Said menilai skema tersebut menjadi pilihan paling ideal. Pemerintah dapat lebih fokus menangani persoalan mendasar masyarakat, menghadapi tantangan global, sekaligus memperkuat posisi kepemimpinan nasional sebagai motor pembangunan.
Meski demikian, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo. Sebab, kepala negara dinilai paling memahami sosok yang dibutuhkan untuk memimpin pemerintahan selama tiga tahun mendatang.
"Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan," tuturnya.
Ditargetkan punya Wapres baru sebelum Januari 2027
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden pada Kamis (12/11). Kondisi tersebut membuat posisi orang nomor dua di Indonesia kini kosong.
Mekanisme pengisian jabatan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Aturan itu menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti.
Calon wakil presiden yang akan dipilih berasal dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Dengan ketentuan tersebut, Indonesia harus sudah memiliki wakil presiden baru sebelum 12 Januari 2027. Proses pergantian ini pun menjadi momentum penting untuk menentukan sosok yang akan mendampingi Presiden Prabowo dalam melanjutkan agenda pemerintahan. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
PDIP menilai wapres baru harus memiliki keselarasan dengan Presiden Prabowo, berpengalaman di pemerintahan, serta mampu memperkuat kepemimpinan nasional tanpa menjadi pesaing. Said Abdullah berharap duet tersebut solid hingga Pemilu 2029, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.
