PAN Serahkan Urusan Pengganti Gibran ke Presiden Prabowo
astakom.com, Jakarta — Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan tidak akan mengambil langkah sendiri dalam menentukan calon wakil presiden yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Partai berlambang matahari putih itu memilih mengikuti hasil pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto dan seluruh partai pendukung pemerintah.
Sikap tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, saat menanggapi rencana Presiden Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai koalisi untuk membicarakan dua kandidat pengisi posisi RI 2.
"PAN mengikuti keputusan koalisi partai pemerintah. Apapun yang diputuskan secara kolektif kolegial, di bawah komando pemimpin koalisi, Pak Presiden Prabowo Subianto, PAN menerima dan setuju," ujar Viva Yoga kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Berharap Wapres baru sejalan dengan Presiden Prabowo
Walaupun menyerahkan keputusan akhir kepada presiden dan koalisi, PAN memiliki sejumlah pertimbangan mengenai figur yang layak mendampingi Presiden Prabowo.
Viva Yoga menginginkan calon wakil presiden mendatang mempunyai kesamaan visi dengan kepala negara. Sosok tersebut juga diharapkan mampu berkontribusi dalam merumuskan kebijakan sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana.
Menurutnya, pengalaman di bidang pemerintahan dan semangat nasionalisme juga menjadi karakter penting yang perlu dimiliki kandidat pengganti Gibran.
"Tentunya, PAN berharap agar figur calon Wapres itu dapat senada dan seirama dengan presiden, dapat membantu secara konseptual dan pelaksanaan program di lapangan, seorang yang telah berpengalaman dalam ilmu pemerintahan, dan berjiwa nasionalis," ujarnya.
Yusril: Penentuan kandidat ada di tangan Presiden
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo membuka ruang komunikasi dengan partai-partai koalisi sebelum mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Yusril menerangkan, ketentuan dalam Undang-Undang MD3 memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan dua kandidat yang akan diajukan. Presiden juga memiliki keleluasaan dalam menentukan mekanisme konsultasi sebelum proses tersebut dilakukan.
"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan MPR, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Waktu konsolidasi masih menunggu Presiden Prabowo
Terkait kapan komunikasi dengan pimpinan partai koalisi berlangsung, Yusril mengaku belum mendapatkan kepastian. Namun, ia membenarkan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan kemungkinan untuk mengadakan pembicaraan dengan partai-partai pendukung pemerintah.
"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," ujarnya.
Sebagai informasi, Gibran telah menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden melalui surat yang diserahkan kepada MPR.
Adapun UUD 1945 mengatur bahwa pengisian jabatan wakil presiden yang kosong harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Ketentuan tersebut membuat proses pengajuan dua kandidat pengganti Gibran menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kepemimpinan nasional selanjutnya. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
PAN siap mengikuti keputusan Presiden Prabowo dan koalisi dalam menentukan pengganti Gibran Rakabuming Raka. PAN berharap wapres baru memiliki visi sejalan dengan Prabowo, berpengalaman di bidang pemerintahan, dan berjiwa nasionalis. Sementara itu, Yusril menegaskan penentuan dua kandidat merupakan kewenangan presiden sesuai UU MD3.
