Menko Yusril: Gibran Mundur atas Kehendak Pribadi, Tak Perlu Persetujuan MPR
astakom.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, menegaskan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah secara jelas menyatakan keinginan untuk mundur dari jabatannya.
Menurut Yusril, surat tersebut tidak membutuhkan persetujuan MPR. Dokumen itu justru menjadi dasar bagi lembaga tersebut untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional, yakni terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Yusril menjelaskan, maksud pengunduran diri Gibran dapat dilihat langsung dari isi surat yang telah ditandatangani. Pada paragraf pertama, Gibran secara tegas menyampaikan:
"Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri."
Keputusan mundur atas kehendak pribadi
Yusril menilai pernyataan tersebut merupakan bentuk penegasan bahwa keputusan mundur berasal dari kehendak Gibran sendiri. Karena sifatnya sepihak, pengunduran diri itu tidak memerlukan persetujuan MPR.
Dalam paragraf berikutnya, Gibran juga secara langsung meminta MPR menindaklanjuti pernyataan pengunduran dirinya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Hal tersebut tertuang dalam paragraf keempat suratnya yang berbunyi:
"Selanjutnya, saya memohon Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menindaklanjuti pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan."
Menurut Yusril, permintaan tersebut bukan berarti Gibran meminta MPR menyetujui keputusan pengunduran dirinya. Sebaliknya, MPR diminta menjalankan proses ketatanegaraan sebagai konsekuensi dari pengunduran diri tersebut.
"Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat2 calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR", jelas Yusril.
MPR punya waktu 60 hari
Lebih lanjut, Yusril merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Dalam ketentuan tersebut disebutkan:
"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."
Presiden berwenang ajukan 2 nama calon
Berdasarkan aturan tersebut, setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden berwenang mengajukan dua nama calon kepada MPR. Selanjutnya, kedua calon tersebut akan dipilih melalui sidang MPR.
Seluruh tahapan pemilihan harus diselesaikan paling lambat 60 hari sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Yusril menegaskan, setiap proses pengunduran diri dan pengisian jabatan Wakil Presiden harus berjalan sesuai konstitusi serta peraturan perundang-undangan.
Langkah tersebut penting untuk memastikan setiap perubahan dalam penyelenggaraan jabatan negara tetap berada dalam koridor negara hukum dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Yusril Ihza Mahendra menegaskan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden tidak memerlukan persetujuan MPR karena merupakan keputusan atas kehendak sendiri. MPR cukup menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan, sementara Presiden berwenang mengusulkan dua calon pengganti untuk dipilih melalui sidang MPR paling lambat 60 hari sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
