AHY: Partai Demokrat Tidak Ajukan Nama Isi Jabatan Wapres
astakom.com, Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan Demokrat tidak mengajukan nama ke Presiden Prabowo Subianto. Hal itu menyusul keputusan Gibran Rakabuming Raka memutuskan berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jumat (13/11/2026).
Diusulkan Presiden
AHY menambahkan proses pergantian wakil presiden diatur undang-undang hanya diusulkan oleh Presiden.
Aturan yang dimaksud AHY yakni Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," kata AHY.
Di samping itu, AHY mengungkap sikap Demokrat dalam isu ini adalah buah dari konsultasinya dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui panggilan video.
Jangan Spekulasi Mendahului Konstitusi
Pada kesempatan yang sama AHY mewakili suara Demokrat berpesan. “Jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," tegasnya.
Karena ia menganggap pemerintah dan pembangunan harus tetap berlanjut, apapun dinamika politik yang tengah bergulir.
Sebelumnya, Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 dijelaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut diambil menyusul timbulnya persoalan hukum mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran, yang dipicu oleh perbedaan sistem pendidikan luar negeri dengan aturan konstitusional di Indonesia.
Presiden Ungkap Alasan Gibran
Kepada Presiden, Gibran mengaku merasa telah menjalani seluruh tahapan pendidikan melalui proses yang teratur. Namun, perbedaan sistem pendidikan di luar negeri dengan yang berlaku di Tanah Air berujung pada putusan hukum mengenai ketidaksesuaian pemenuhan syarat pendidikan menurut sistem konstitusional nasional.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo menuturkan bahwa Gibran Rakabuming memilih meletakkan jabatannya demi menjaga kepentingan publik yang lebih luas, yakni kepentingan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.
Pada Kamis (12/11/2026), surat pengunduran diri itu diserahkan langsung oleh Gibran kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden Prabowo. Seusai rapat pimpinan, Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan pernyataan berhenti atas permintaan sendiri tersebut yang menegaskan bahwa keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran demi menjaga negara, masyarakat, serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. (RaM)
Gen Z Takeaway
Menurut pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers pada Jumat (13/11/2026), Partai Demokrat menegaskan tidak ikut-ikutan nyodorin nama calon wakil presiden ke Presiden Prabowo Subianto usai Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.
