Sah! Gadi Eisenkot Dapet Mandat Bentuk Pemerintah Baru Israel, Rezim Netanyahu Terancam Tumbang
astakom.com, Jakarta - Bursa politik Israel lagi memanas parah. Mantan Kepala Staf Militer Israel, Gadi Eisenkot, resmi mengemban tugas berat buat menyusun kabinet pemerintahan baru. Sosok berusia 66 tahun yang memimpin Partai Yashar ini menerima mandat langsung dari Presiden Isaac Herzog pada Minggu untuk membentuk pemerintahan dalam tenggat waktu 28 hari, di tengah kondisi politik internal negara tersebut yang sedang terbelah.
Tampil beda dengan setelan jas rapi, Eisenkot secara terbuka mengkritik kepemimpinan Benjamin Netanyahu yang dinilai telah membawa Israel ke dalam krisis bersejarah.
"Kita berada dalam keadaan darurat dan mendekati titik tanpa jalan kembali bagi Negara Israel. Kita harus membentuk pemerintahan darurat nasional. Hal ini membutuhkan langkah-langkah politik yang kreatif dan tidak konvensional," tegas Eisenkot dalam pidatonya di kantor kepresidenan, dikutip the guardian, Senin (09/11/2026).
Krisis Diplomatik Makin Parah dan Tekanan Politik Internasional
Gadi Eisenkot tak menampik bahwa posisi Israel di panggung internasional makin terisolasi di bawah rezim Netanyahu, yang saat ini berstatus buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Hubungan diplomasi dengan negara-negara sekutu pun dilaporkan merenggang drastis.
Kondisi tersebut diperparah oleh dinamika politik di Amerika Serikat. Pasca-kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu paruh waktu, tekanan untuk membatasi dukungan terhadap Israel makin menguat akibat kehancuran di Gaza dan pertempuran melawan Iran yang diprakarsai Netanyahu bersama Donald Trump. Eisenkot secara gamblang menyebut negaranya sedang dihantam krisis diplomatik berat di mana para sekutu terdekat mulai meninjau ulang hubungan mereka.
Dilema Koalisi: Rangkul Likud atau Umat Ultra-Ortodoks
Untuk bisa mengamankan kursi perdana menteri, Eisenkot menghadapi jalan terjal karena blok politiknya belum memegang suara mayoritas absolut. Ia dituntut mengambil langkah manuver yang tidak biasa, termasuk membuka opsi kerja sama dengan Partai Likud pimpinan Netanyahu maupun kelompok sayap kanan jauh besutan Bezalel Smotrich dengan syarat mutlak bahwa posisi Perdana Menteri tetap berada di tangannya.
Di sisi lain, terdapat opsi perimbangan dengan partai-partai ultra Ortodoks. Namun, opsi ini berbenturan dengan agenda kampanye Eisenkot yang gencar menuntut kesetaraan wajib militer dan menolak hak istimewa pengecualian dinas militer bagi komunitas ultra-Ortodoks.
Partai Arab Jadi Kingmaker di Tengah Terbelahnya Parlemen
Hasil pemilu Oktober lalu menunjukkan peta kekuatan yang sangat ketat: blok oposisi arahan Eisenkot mengantongi 48 kursi, sementara kubu Netanyahu meraih 53 dari total 120 kursi parlemen (Knesset). Konstelasi ini membuat dua daftar politik mayoritas Arab mendadak memegang peranan kunci (kingmaker) usai perolehan suara mereka melonjak drastis.
Meski mendapatkan sinyal dukungan dari kubu Arab, langkah Eisenkot tidaklah mulus. Rekan koalisinya dari Partai Yisrael Beiteinu secara tegas menolak berada di dalam kabinet yang melibatkan fraksi Arab. Selain itu, Eisenkot menetapkan syarat ketat bagi partai Arab yang ingin bergabung, yakni wajib mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan mengecap Hamas sebagai organisasi teroris. Sementara itu, Netanyahu terus melontarkan narasi tanpa bukti bahwa pemilu kali ini telah "dicuri" akibat tingginya partisipasi pemilih Arab. (RaM)
Gen Z Takeaway
Politik Israel lagi drama banget usai eks Panglima Militer Gadi Eisenkot gercep dapet mandat buat ngebentuk pemerintahan baru di tengah krisis diplomatik global; walau perolehan kursi oposisi masih tipis dibanding kubu Netanyahu, Eisenkot kudu pinter-pinter maneuver ngegaet partai Arab yang jadi kingmaker atau merangkul kelompok lain meski jalan buat ngedepak Netanyahu makin terbuka lebar, syarat koalisi yang rumit bikin jalan menuju kursi PM tetap terasa penuh plot twist.
