Apa itu BPGMN Bentukan Presiden Prabowo? Spill Tugas dan Cara Kerjanya

astakom.com, Jakarta - Untuk memperkuat perlindungan lingkungan, Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Kehadiran badan ini diharapkan bisa memperkuat pengelolaan kawasan gambut dan mangrove, sekaligus mendorong pencegahan karhutla agar lebih terencana.

BPGMN bukan sekadar lembaga yang bertugas menjaga kawasan hijau. Ada pekerjaan yang lebih luas, terutama menyusun pendekatan pengelolaan gambut dan mangrove yang mengandalkan penelitian, data, serta pencegahan sejak dini.

Selama ini, penanganan kebakaran sering menjadi sorotan ketika api sudah muncul dan meluas. Padahal, kalau potensi kebakaran bisa diketahui lebih awal, langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum dampaknya semakin besar.

Gampangnya begini, mencegah kebakaran tentu lebih baik daripada harus berjibaku memadamkan api setelah lahan telanjur terbakar. Karena itu, BPGMN diharapkan bisa memperkuat upaya pencegahan, bukan cuma berfokus pada penanganan ketika bencana sudah terjadi.

Kapan BPGMN dibentuk?

Keputusan pembentukan BPGMN diumumkan pada 24 September 2026. Saat itu, Presiden Prabowo berdiskusi dengan sejumlah akademisi, ilmuwan, dan pakar dari lembaga penelitian serta perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut membicarakan persoalan pengelolaan gambut, risiko karhutla, dan pentingnya menggunakan hasil penelitian untuk menentukan langkah perlindungan lingkungan.

Dari pembahasan itu, Presiden menyetujui pembentukan badan khusus yang diharapkan mampu memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove secara lebih terpadu.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pencegahan akan menjadi salah satu perhatian utama. Pendekatan ini dinilai penting karena penanganan sebelum kebakaran terjadi berpotensi lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan pemadaman.

Namun, tanggal keputusan pembentukan dan pelantikan pimpinan merupakan dua hal berbeda. BPGMN diumumkan pembentukannya pada September 2026, sedangkan pimpinan badan tersebut dilantik pada Oktober 2026.

Pada 15 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala BPGMN dan Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebagai Wakil Kepala BPGMN di Istana Negara, Jakarta.

Pengangkatan keduanya mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 43/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.

Jadi, kalau ada pertanyaan kapan BPGMN dibentuk, tanggal yang perlu dicatat adalah 24 September 2026. Sementara pelantikan pimpinan berlangsung pada 15 Oktober 2026.

Mengapa pemerintah membentuk BPGMN?

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan yang berulang, terutama di kawasan gambut. Karakteristik gambut membuat kebakaran di wilayah ini bisa lebih sulit ditangani dibandingkan kebakaran pada lahan biasa.

Gambut terbentuk dari tumpukan material organik yang mengalami pelapukan tidak sempurna dalam waktu panjang. Ketika kondisinya cukup basah, ekosistem ini menyimpan banyak karbon. Namun, saat gambut mengering, lapisannya menjadi lebih mudah terbakar.

Masalahnya, api di lahan gambut terkadang menjalar di bawah permukaan tanah. Dari luar, lokasi tersebut mungkin terlihat sudah aman, padahal masih ada bagian yang membara. Kondisi ini membuat api berpotensi muncul kembali apabila sumber panas belum benar-benar padam.

Dampak karhutla juga nggak berhenti pada kerusakan lahan. Asap kebakaran bisa mengganggu kesehatan, menurunkan kualitas udara, menghambat kegiatan masyarakat, serta merusak habitat satwa.

Mangrove juga menghadapi tantangan tersendiri. Ekosistem yang tumbuh di kawasan pesisir ini berfungsi sebagai tempat hidup berbagai organisme, membantu menahan sedimen, menyimpan karbon, dan mengurangi sebagian energi gelombang yang mencapai pantai.

Kalau mangrove rusak, masyarakat pesisir bisa ikut merasakan dampaknya. Habitat ikan dan kepiting dapat terganggu, sementara perlindungan alami terhadap kawasan pantai juga berkurang.

Karena itulah, pemerintah ingin pengelolaan gambut dan mangrove dilakukan dengan perencanaan yang lebih baik. Bukan cuma bergerak ketika terjadi kebakaran atau kerusakan, tetapi juga memetakan risiko dan menyiapkan langkah pencegahan berdasarkan kondisi lapangan.

Tugas dan fungsi BPGMN

Secara umum, BPGMN dibentuk untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove serta mendukung pencegahan karhutla. Ada sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas tersebut.

1. Memperkuat pencegahan karhutla

Pencegahan kebakaran menjadi salah satu fokus utama BPGMN. Upaya ini penting karena kebakaran yang sudah meluas membutuhkan sumber daya dan biaya besar untuk ditangani.

Dalam pelaksanaannya, pencegahan perlu didukung pemetaan daerah rawan, pemantauan kondisi lahan, serta sistem peringatan dini. Informasi tersebut bisa membantu petugas menentukan wilayah yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Salah satu data yang dapat dimanfaatkan adalah titik panas atau hotspot. Meski begitu, titik panas tidak selalu berarti sudah terjadi kebakaran. Informasi tersebut tetap perlu diverifikasi untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.

Dengan pemantauan yang lebih baik, potensi kebakaran diharapkan bisa diketahui lebih cepat. Petugas pun memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sebelum api menyebar ke kawasan yang lebih luas.

2. Menjaga kondisi lahan gambut

Mengelola gambut nggak cukup hanya dengan melarang pembakaran. Kondisi tanah, ketersediaan air, tutupan vegetasi, dan aktivitas manusia juga perlu diperhatikan.

Salah satu hal penting adalah menjaga tata air agar gambut tidak terlalu kering. Ketika kandungan air menurun, risiko kebakaran bisa meningkat, terutama saat musim kemarau.

Melalui pengelolaan yang terencana, BPGMN diharapkan dapat mendorong pemanfaatan data dan penelitian untuk mengetahui kondisi kawasan serta menentukan langkah yang sesuai.

Pekerjaan ini membutuhkan pemantauan jangka panjang. Gambut yang sudah rusak tidak selalu bisa pulih dalam waktu singkat, sehingga upaya perlindungannya perlu dilakukan secara konsisten.

3. Memperkuat perlindungan mangrove

Selain gambut, mangrove juga menjadi bagian dari perhatian BPGMN. Kawasan ini punya peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir.

Akar mangrove membantu menahan sedimen, sedangkan kawasan hutannya menjadi tempat hidup berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan satwa lainnya. Ekosistem ini juga mendukung mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir.

Karena itu, perlindungan mangrove nggak bisa hanya dilakukan dengan menanam bibit sebanyak-banyaknya. Pemulihan perlu mempertimbangkan kondisi tanah, aliran air, karakteristik pantai, dan penyebab kerusakan sebelumnya.

Kalau kondisi lingkungan tidak mendukung, penanaman bisa saja gagal. Pendekatan yang tepat diperlukan supaya program pemulihan memberikan hasil dalam jangka panjang.

BPGMN diharapkan mampu memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove dengan dukungan penelitian serta tenaga profesional.

4. Memanfaatkan teknologi dan penelitian

Pengelolaan lingkungan membutuhkan data yang akurat. Karena itu, dukungan ilmuwan dan lembaga penelitian menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat peran BPGMN.

Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan dukungan terhadap keberadaan badan ini, terutama dalam pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas.

Teknologi bisa membantu pemerintah membaca perubahan kondisi lingkungan, memetakan kawasan rawan kebakaran, dan mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Namun, teknologi bukan solusi tunggal. Data yang terkumpul harus diikuti pemeriksaan lapangan dan langkah nyata. Kalau hasil penelitian hanya menjadi laporan tanpa diterapkan, manfaatnya tentu nggak akan maksimal.

Karena itu, tantangan BPGMN adalah memastikan informasi dari para peneliti benar-benar bisa digunakan untuk membantu petugas dan pemerintah mengambil keputusan.

5. Mengajak masyarakat ikut mencegah kebakaran

Pencegahan karhutla juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Warga yang tinggal di sekitar hutan dan lahan gambut sering kali menjadi pihak yang paling cepat mengetahui perubahan kondisi di wilayahnya.

Masyarakat bisa membantu melaporkan kemunculan asap, meningkatkan kewaspadaan, serta menyampaikan informasi mengenai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Dalam penjelasan mengenai pembentukan BPGMN, Presiden Prabowo Subianto menekankan pendekatan pencegahan yang lebih presisi berbasis desa. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) juga disebut sebagai salah satu unsur yang dapat mendukung upaya tersebut.

Meski begitu, masyarakat perlu mendapat dukungan yang memadai. Edukasi, akses komunikasi, dan koordinasi dengan petugas harus berjalan supaya keterlibatan warga benar-benar memberikan manfaat.

Intinya, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Kerja sama antara pemerintah daerah, petugas, peneliti, dan masyarakat menjadi bagian penting dari upaya pencegahan.

BPGMN berada di bawah siapa?

BPGMN dirancang berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto. Posisi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan gambut dan mangrove yang berkaitan dengan banyak sektor.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa badan ini akan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional serta didukung anggaran yang memadai.

Persoalan gambut dan mangrove memang nggak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Pengelolaannya berkaitan dengan kehutanan, lingkungan, tata ruang, penelitian, pemerintah daerah, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, koordinasi menjadi hal penting. Dengan pembagian tugas yang jelas, program pencegahan dan pemulihan diharapkan bisa berjalan lebih efektif.

Namun, berada langsung di bawah Presiden bukan berarti semua persoalan otomatis selesai. BPGMN tetap membutuhkan kewenangan yang jelas, koordinasi yang baik, serta program yang bisa dijalankan dan dievaluasi secara terukur.

Keberhasilan badan ini nantinya bukan cuma dilihat dari struktur organisasinya, tetapi juga dari hasil kerja yang benar-benar dirasakan di lapangan.

Apa perbedaan BPGMN dan BRGM?

BRGM adalah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, keduanya memang berkaitan dengan pengelolaan gambut dan mangrove, tetapi memiliki konteks kelembagaan yang berbeda.

BRGM sebelumnya bertugas menangani restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di sejumlah wilayah prioritas. Masa tugas lembaga tersebut berakhir pada 31 Desember 2024, dan urusan terkait kemudian berada dalam lingkup Kementerian Kehutanan.

Sementara itu, BPGMN merupakan badan baru yang pembentukannya diputuskan Presiden Prabowo Subianto pada September 2026. Badan ini dirancang berada langsung di bawah Presiden, dengan perhatian pada pengelolaan gambut dan mangrove serta pencegahan karhutla.

Jadi, BPGMN bukan sekadar pergantian nama BRGM. Ada perbedaan dalam konteks pembentukan dan penekanan kerja yang ingin dilakukan pemerintah.

Ke depan, pembagian tugas antara BPGMN, Kementerian Kehutanan, dan lembaga terkait perlu diperjelas. Jangan sampai terjadi tumpang tindih pekerjaan atau justru ada urusan penting yang terabaikan karena koordinasi yang kurang baik.

Wilayah mana yang menjadi perhatian?

Wilayah dengan kawasan gambut luas dan risiko kebakaran tinggi menjadi salah satu perhatian dalam upaya pencegahan karhutla.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut enam provinsi yang menjadi perhatian, yaitu:

• Riau
• Jambi
• Sumatra Selatan
• Kalimantan Barat
• Kalimantan Tengah
• Kalimantan Selatan

Wilayah-wilayah tersebut memiliki kawasan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan gambut dan pencegahan kebakaran.

Meski demikian, bukan berarti perlindungan gambut dan mangrove hanya penting di enam provinsi tersebut. Kedua ekosistem ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki tantangan yang berbeda.

Karena itu, program pengelolaannya perlu menyesuaikan karakteristik setiap daerah. Kawasan yang rawan terbakar membutuhkan strategi berbeda dari wilayah pesisir yang lebih membutuhkan perlindungan dan pemulihan mangrove.

Manfaat BPGMN bagi masyarakat

Lalu, apa manfaat pembentukan BPGMN buat masyarakat? Sekilas, urusan gambut dan mangrove mungkin terdengar seperti pekerjaan pemerintah atau peneliti. Padahal, dampaknya bisa berkaitan langsung dengan kehidupan warga.

1. Pencegahan karhutla yang lebih baik berpotensi mengurangi risiko kabut asap. Hal ini penting karena asap kebakaran bisa mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak serta lansia.
2. Ekosistem yang terjaga dapat membantu mempertahankan sumber daya alam. Gambut memiliki fungsi ekologis penting, sedangkan mangrove mendukung habitat berbagai biota yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir.
3. Pemantauan dan deteksi dini bisa membantu petugas serta pemerintah daerah mengambil tindakan lebih cepat. Dengan informasi yang tepat, penanganan risiko diharapkan menjadi lebih terarah.
4. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bisa mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Perikanan, pemanfaatan hasil pesisir, dan usaha berbasis sumber daya alam membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa terus berjalan.

Tapi, manfaat tersebut nggak akan muncul begitu saja. Tetap diperlukan program yang tepat sasaran, dukungan bagi masyarakat, dan pengawasan yang konsisten.

Karena itu, keberhasilan BPGMN sebaiknya tidak hanya diukur dari jumlah program yang dijalankan. Penurunan risiko kebakaran, kondisi ekosistem, dan dampak nyata bagi warga juga perlu menjadi perhatian.

Apa tantangan BPGMN ke depan?

Pembentukan badan baru tentu membawa harapan. Namun, pekerjaan sesungguhnya dimulai ketika kebijakan harus diterapkan di lapangan.

• Pertama, membangun koordinasi yang efektif dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga penelitian, dan petugas. Setiap pihak perlu memahami tanggung jawabnya supaya program tidak berjalan sendiri-sendiri.
• Kedua, pengelolaan gambut membutuhkan pemantauan jangka panjang. Kondisi air, cuaca, vegetasi, dan aktivitas manusia bisa berubah sehingga strategi perlindungan perlu disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.
• Ketiga, pengawasan dan penegakan aturan tetap diperlukan. Edukasi masyarakat penting, tetapi aktivitas yang melanggar hukum dan berpotensi merusak lingkungan juga perlu ditangani sesuai ketentuan.
• Keempat, penggunaan anggaran harus transparan dan berorientasi pada hasil. Program yang dijalankan perlu memiliki tujuan serta indikator keberhasilan yang jelas, bukan sekadar menghasilkan laporan kegiatan.
• Kelima, masyarakat harus dilibatkan secara nyata. Warga perlu mendapat informasi, dukungan, dan kesempatan berpartisipasi dalam menjaga lingkungan di sekitarnya.

Di sinilah BPGMN perlu membuktikan kemampuannya. Setelah badan terbentuk dan pimpinan dilantik, publik tentu menunggu bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan konkret.

Nggak cukup hanya membentuk lembaga baru lalu berharap persoalan karhutla selesai dengan sendirinya. Perlu target yang jelas, evaluasi berkala, dan hasil yang bisa diperiksa masyarakat. (hPs/RaM)

Gen Z Takeaway

Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) merupakan badan yang pembentukannya diputuskan Presiden Prabowo Subianto pada 24 September 2026. Kehadirannya ditujukan untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove sekaligus mendorong pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pada 15 Oktober 2026, Presiden melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala BPGMN dan Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebagai Wakil Kepala BPGMN. Badan ini dirancang berada langsung di bawah Presiden dan mengedepankan dukungan penelitian, teknologi, deteksi dini, serta keterlibatan masyarakat. Fokusnya bukan cuma menangani kebakaran ketika api sudah muncul, tetapi juga mengurangi risiko sejak awal melalui pengelolaan lingkungan yang lebih terencana. Meski begitu, pembentukan BPGMN bukan akhir dari persoalan. Publik tetap perlu melihat bagaimana badan ini menjalankan tugasnya, berkoordinasi dengan instansi lain, mengelola anggaran, dan menghasilkan perubahan di lapangan.