Gegara Asap Karhutla, Seorang Politikus Malaysia Layangkan Protes Keras
astakom.com, Jakarta – Isu kabut asap lintas batas lagi-lagi bikin hubungan antarnegara di Asia Tenggara memanas. Kali ini, anggota Parlemen Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, secara terbuka mendesak negara-negara ASEAN untuk mengambil sikap tegas dan memberikan tekanan nyata kepada Indonesia terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung teratasi pada Selasa silam, 13 Oktober 2026.
Diplomasi lemah, saatnya main keras
Syed Saddiq menilai langkah diplomasi santun sudah tidak cukup. Ia mendorong adanya aksi bersama dari negara tetangga yang turut menanggung dampak buruk asap, seperti Singapura, untuk melayangkan nota keberatan resmi. Menurutnya, posisi Indonesia dalam persoalan ini perlu disikapi secara radikal agar ada efek jera.
"Kita harus mengirimkan nota diplomatik yang kuat bahwa Malaysia keberatan, dan bukan hanya Malaysia yang keberatan. Hal itu harus disepakati negara-negara ASEAN lainnya yang juga terdampak, seperti Singapura. Kita harus mengirimkan protes diplomatik yang sangat jelas," tutur Syed Saddiq di Parlemen, dilansir Reuters pada Minggu, (18/10/2026).
Boikot korporasi dan hantam dompetnya
Saat bicara dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Malaysia 2027 di Dewan Rakyat, ia bahkan menyuarakan gagasan ekstrem agar Indonesia dikucilkan dari pergaulan kawasan jika tidak sanggup meredam karhutla.
"Anda perlu memperlakukan mereka sebagai pihak yang dikucilkan di kawasan," jelasnya.
Guna menyetop praktik pembakaran lahan, Syed Saddiq mengusulkan pemanfaatan kekuatan finansial dari negara-negara tetangga. Ia ingin aliran dana atau investasi ke perusahaan-perusahaan yang terbukti memicu karhutla di Indonesia segera dihentikan secara total.
"Putus akses mereka. Hantam dompet mereka," ungkap Syed Saddiq.
Sapu bersih tanpa standar ganda
Melansir laporan New Straits Times, ia juga memprovokasi publik Malaysia untuk ikut pasang badan dan menggunakan hak konsumen mereka demi memberikan tekanan ekonomi langsung kepada korporasi asal Indonesia.
"Kita harus mengerahkan warga Malaysia untuk memberikan tekanan finansial. Kita memiliki kekuatan dan daya beli untuk membuat perusahaan-perusahaan Indonesia memperhatikan," jelasnya.
Meski begitu, Saddiq menegaskan agar sikap tegas ini tidak berdiri di atas standar ganda. Perusahaan asal Malaysia sendiri yang terbukti main api di Indonesia harus ikut disapu bersih tanpa ampun.
"Kita tidak boleh munafik. Jika perusahaan kita terlibat, jangan takut. Ambil tindakan terhadap perusahaan kita juga," jelasnya.
Ia turut mendorong penerbitan regulasi ketat setingkat Transboundary Haze Pollution Act milik Singapura, supaya perusahaan perusak lingkungan bisa menyeret pertanggungjawaban hukum secara lintas negara.
Sekolah libur & gap makin nyata
Syed Saddiq mengingatkan kalau kepulan kabut asap bukan sekadar isu lingkungan, melainkan merembet ke sektor ekonomi, pariwisata, hingga pendidikan. Ketika aktivitas belajar mengajar di sekolah harus diliburkan, ketimpangan sosial makin kelihatan jelas.
Ia menyoroti nasib anak-anak dari keluarga kurang mampu yang dipaksa belajar dari rumah tanpa kesiapan fasilitas teknologi yang memadai.
Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah terkena dampak yang jauh lebih berat karena banyak di antara mereka yang tidak memiliki laptop, tablet, atau akses internet yang memadai untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh,
Ancaman asap ini memang makin nyata di berbagai pelosok Asia Tenggara. Di Singapura, tingkat konsentrasi PM2.5 dalam kurun satu jam sempat menembus angka 284 mikrogram per meter kubik di wilayah barat pada Rabu (14/10/2026). Angka itu memecahkan rekor tertinggi sepanjang tahun ini dan menempatkan kualitas udara Singapura dalam kategori sangat tinggi versi Badan Lingkungan Nasional setempat.
Sementara itu, Pemerintah Timor Leste terpaksa menghentikan sekolah tatap muka selama tiga hari sejak Kamis (15/10/2026). Meski tak menyebut nama Indonesia secara eksplisit, wilayah Timor Leste berada di satu daratan pulau dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencatatkan deretan titik panas (hotspot).
Di dalam negeri sendiri, kondisinya jauh lebih mengkhawatirkan. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kalimantan Tengah melonjak drastis melewati angka 1.200 pada Rabu empat kali lipat di atas batas 300 yang dikategorikan sangat berbahaya bagi kesehatan.
Agenda penanganan kabut asap lintas batas ini dijadwalkan masuk dalam bahasan utama para menteri luar negeri ASEAN dalam forum tatap muka bulan depan. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Isu karhutla ini bukan sekadar urusan ego antarnegara tetangga, tapi reminder telak kalau krisis iklim itu nyata dan dampaknya langsung ngerusak kesehatan, pendidikan, sampai dompet kita lewat aksi boikot ekonomi. Pesannya simple: aksi korporasi yang abai lingkungan harus disikat habis tanpa pandang bulu, karena masa depan bumi dan keadilan sosial jauh lebih mahal daripada cuan sesaat.
