PP TUNAS Berjalan 6 Bulan, 28 Juta Anak Indonesia Terlindungi di Ruang Digital
astakom.com, Techno – Ruang digital Indonesia mulai mendapat pengawasan yang lebih ketat untuk urusan pelindungan anak. Setelah enam bulan PP TUNAS diterapkan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sekitar 28 juta anak telah mendapatkan pelindungan dari berbagai risiko di ruang digital.
Angka tersebut muncul dari rangkaian evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap platform digital. Prosesnya mencakup penilaian mandiri, verifikasi, hingga penetapan profil risiko Produk, Layanan, dan Fitur (PLF) yang digunakan masyarakat, termasuk oleh anak.
Melansir keterangan resmi Komdigi, Senin (14/09/2026), hingga 6 September 2026 tercatat 252 PLF dari 94 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah menyelesaikan self-assessment. Dari jumlah tersebut, 60 PLF sudah melewati proses verifikasi pemerintah.
Ratusan layanan mulai dinilai
Dari 60 PLF yang telah diverifikasi, sebanyak 38 masuk profil risiko rendah, sedangkan 22 lainnya berprofil risiko tinggi. Sebanyak 42 PLF telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.
Sebanyak 28 PLF yang sudah ditetapkan masuk kategori risiko rendah. Beberapa di antaranya yakni Apple Arcade, Lapak Gaming, Itemku, App Store, Apple Books, Google Shopping, DANA, Netflix Kids Profile, FaceTime, iMessage, Gmail, YouTube Kids, Google Maps, Gemini, Apple Maps, Apple Invites, dan Google Classroom.
Sementara itu, 14 PLF telah ditetapkan berprofil risiko tinggi, di antaranya Aplikasi Lazada, Situs Web Lazada, Blibli, BMoney, Vidio, Hago App, Pinterest, SnackVideo, X, Sola Mahjong, Goddess of Victory: NIKKE, Age of Empires Mobile, Valorant, dan Teamfight Tactics Mobile.
Fitur mulai ikut berubah
Penerapan PP TUNAS juga mulai terlihat melalui perubahan teknis pada sejumlah layanan digital. Salah satu contoh yang disorot Komdigi adalah Roblox.
Platform tersebut menerapkan sistem age gate dan klasifikasi fitur berdasarkan usia. Sekitar 23 juta akun pengguna berusia di bawah 16 tahun juga secara otomatis dialihkan ke pengaturan pelindungan yang lebih ketat.
Menurut Komdigi, langkah tersebut menunjukkan penerapan PP TUNAS mulai diarahkan pada perubahan nyata dalam desain, fitur, dan tata kelola layanan digital, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Dengan pendekatan tersebut, pelindungan anak diharapkan menjadi bagian dari cara platform merancang dan menjalankan layanannya di ruang digital.
Evaluasi masih berlanjut
Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan evaluasi enam bulan menjadi tahapan penting untuk melihat apakah kewajiban pelindungan anak benar-benar diterapkan oleh platform digital.
“Enam bulan ini menjadi tahap penting untuk melihat apakah kewajiban pelindungan anak benar-benar dijalankan oleh platform. Kami melihat ada platform yang sudah mengambil langkah konkret, tetapi masih ada yang perlu memenuhi kewajibannya,” ujar Meutya dalam Konferensi Pers Progres Implementasi PP TUNAS di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, pada Senin (14/09/2026).
Komdigi masih memberikan kesempatan kepada seluruh PSE untuk menyelesaikan self-assessment hingga 31 Desember 2026. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemerintah dapat menetapkan PLF terkait secara langsung sebagai layanan berprofil risiko tinggi.
Evaluasi dan pengawasan juga akan terus dilakukan untuk melihat kesesuaian antara kewajiban yang ditetapkan dengan langkah nyata PSE dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak. (deA/RaM)
Gen Z takeaway
Enam bulan PP TUNAS menunjukkan pelindungan anak di ruang digital mulai bergerak dari aturan ke penerapan. Ada jutaan akun yang sudah masuk pengaturan lebih ketat, sementara ratusan layanan mulai dinilai pemerintah. Artinya, keamanan anak saat memakai platform digital kini makin ikut menentukan bagaimana layanan tersebut harus dirancang dan dijalankan.
