Desa Wisata Berstatus Mandiri Jangan Dilepas, Legislator Gerindra Rahmawati Dorong Dukungan Berkelanjutan
astakom.com, Jakarta — Pengembangan destinasi daerah kini menjadi sorotan utama. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati, menegaskan agar pemerintah tetap memberikan pendampingan kepada desa wisata yang telah berhasil naik kelas hingga berstatus Desa Wisata Mandiri.
Menurut Rahmawati, pencapaian status mandiri tidak seharusnya membuat perhatian maupun dukungan pemerintah berkurang. Sebaliknya, desa wisata yang telah berkembang justru perlu diperkuat agar daya saingnya semakin solid dan mampu menjadi role model bagi daerah lain.
Pernyataan tersebut disampaikan Rahmawati saat menyerap aspirasi pengelola Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, DIY, dalam agenda kunjungan kerja Komisi VII DPR RI.
“Jangan sampai ketika desa wisata sudah mandiri, kemudian dukungan pemerintah justru berhenti. Justru ketika mereka sudah berhasil, harus kita dorong agar semakin kuat, berdaya saing, dan mampu menjadi contoh bagi desa wisata lainnya,” ujar Rahmawati, berdasarkan keterangan yang diterima astakom.com, Sabtu (12/09/2026).
Standardisasi indikator dan kebijakan insentif
Rahmawati menilai keberhasilan desa wisata yang berhasil melewati tahapan Rintisan, Berkembang, Maju, hingga Mandiri perlu diimbangi dengan kebijakan pemerintah yang konsisten.
Ia mendorong agar indikator penetapan status desa wisata dibuat lebih transparan, terukur, dan terarah. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan skema insentif khusus bagi desa yang terbukti berhasil meningkatkan tata kelola dan memberikan kontribusi ekonomi nyata bagi warga.
Penguatan ekosistem terpadu
Kader Partai Gerindra pimpinan Presiden Prabowo ini menekankan bahwa dukungan tidak melulu berupa bantuan finansial langsung.
Pemerintah dapat memperkuat sektor ini melalui promosi yang masif, peningkatan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur dasar, perluasan akses pasar, digitalisasi, serta kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif.
“Mandiri bukan berarti berjalan sendiri. Desa wisata tetap membutuhkan ekosistem dan kebijakan pemerintah agar keberhasilan yang sudah dibangun masyarakat dapat terus tumbuh,” tegasnya.
Aspirasi lapangan dan pengawalan kebijakan
Dalam sesi dialog bersama pengelola Desa Wisata Nglanggeran, terungkap sejumlah kebutuhan infrastruktur pendukung, salah satunya penerangan jalan umum. Ketersediaan fasilitas dasar ini dinilai amat vital karena berimbas langsung pada faktor keamanaan, kenyamanan, dan pengalaman para wisatawan.
Rahmawati memastikan seluruh aspirasi tersebut akan diteruskan ke Kementerian Pariwisata dan dikawal penuh melalui Komisi VII DPR RI.
“Kami di Komisi VII DPR RI akan meneruskan aspirasi ini kepada Kementerian Pariwisata. Prinsipnya, setiap aspirasi masyarakat yang kami serap harus ada tindak lanjutnya dan kita kawal agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” jelasnya.
Masyarakat lokal sebagai aktor utama
Desa Wisata Nglanggeran menjadi salah satu contoh sukses pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Sektor ini berhasil menciptakan efek domino ekonomi yang luas, mulai dari UMKM, kuliner, kerajinan, penginapan (homestay), hingga moda transportasi.
Oleh karena itu, ia mendorong agar arah pembangunan pariwisata tetap menjadikan masyarakat lokal sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat terbesar dari pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita ingin pariwisata tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan manfaat ekonominya kembali sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkas Rahmawati. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Pengembangan desa wisata perlu tetap on track meski statusnya sudah mandiri. Pemerintah didorong konsisten memberi pendampingan lewat penguatan SDM, infrastruktur, promosi, digitalisasi, akses pasar, dan insentif agar desa wisata makin berdaya saing. Di saat yang sama, masyarakat lokal harus tetap menjadi aktor utama sekaligus penerima manfaat terbesar dari pertumbuhan ekonomi pariwisata.
