Menutup Muktamar NU, Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Koalisi untuk Kelola Negara Besar
astakom.com, Jakarta — Pemerintahan Indonesia tidak dapat dijalankan oleh satu partai politik tunggal mengingat besarnya skala negara ini.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sistem demokrasi menuntut adanya kolaborasi lintas partai untuk mengelola pemerintahan secara efektif.
"Karena demokrasi saya harus berkoalisi. Berkoalisi itu untuk memimpin dan memerintah dan mengurus negara yang sebentar lagi 300 juta orang," ungkap Presiden Prabowo saat menutup Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, yang dipantau dari siaran resmi Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (31/08/2026).
Luas wilayah serta populasi yang sangat besar menjadi alasan utama perlunya integrasi kekuatan politik dalam mengurus negara.
Dari segi geografis dan demografi, cakupan Indonesia bahkan dapat disandingkan dengan gabungan puluhan negara di benua Eropa.
"Kita sebesar Eropa. Di Eropa itu lebih dari 27 negara," kata Presiden.
Demi stabilitas jalannya pemerintahan
Kemitraan politik yang luas di parlemen menjadi fondasi pembentukan kabinet pemerintahan saat ini guna memastikan stabilitas jalannya roda kepemimpinan.
"Pemerintah koalisi yang saya pimpin termasuk besar, tujuh partai dari delapan partai di parlemen," katanya.
Komparasi dengan negara lain
Di samping itu, Kepala Negara turut menyoroti dinamika kepemimpinan di beberapa negara maju seperti Jepang dan Inggris, yang tercatat cukup sering mengalami suksesi perdana menteri dalam periode waktu yang relatif singkat.
"Di Jepang walaupun hanya dua partai besar, tetapi dalam lima enam tahun berapa kali ganti Perdana Menteri. Di Inggris dalam lima tahun mungkin tujuh sampai delapan kali Perdana Menteri," ucap Prabowo.
Mengingat luasnya area dan kompleksitas masyarakat Indonesia, kerja sama serta keterpaduan seluruh komponen politik menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan tata kelola negara. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Presiden Prabowo menilai kompleksitas Indonesia yang luas dan berpenduduk hampir 300 juta membuat pemerintahan tak bisa berjalan sendirian. Kolaborasi lintas partai dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, dan keberlanjutan tata kelola negara. Dalam konteks demokrasi, koalisi bukan sekadar pembagian kekuasaan, tetapi juga upaya menyatukan kekuatan politik untuk mengelola negara yang sangat besar dan kompleks.
