Polri Tegaskan Penyampaian Aspirasi Dihormati, Tindakan Anarkis Tidak Dapat Dibenarkan
astakom.com, Jakarta - Pengawalan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat di depan Gedung MPR/DPR RI kemarin di Jakarta mengedepankan pendekatan humanis dan bertahap dari kepolisian.
Setelah kegiatan dari aksi massa AMPB Pati selesai, situasi di lokasi sempat mengalami peningkatan eskalasi pada sore menjelang malam hari.
Massa dari berbagai elemen terus berdatangan, namun sebagian tidak lagi berfokus menyampaikan aspirasi.
Kondisi diperparah oleh upaya pengrusakan dan penekanan terhadap pagar utama Gedung MPR/DPR RI serta pembakaran di area pintu gerbang.
Polri sebelumnya telah memberikan imbauan agar massa menjaga ketertiban dan tidak bertindak anarkis.
Pembatasan waktu dan pertimbangan ketertiban
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dibatasi oleh aturan waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Memasuki malam hari, tindakan terukur diambil demi melindungi kepentingan publik yang lebih luas.
“Polri telah memberikan peringatan untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa pengerusakan. Setelah melihat eskalasi dan mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang sudah memasuki malam hari, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta untuk menjamin aktivitas masyarakat umum tidak dirugikan, Polri mengambil langkah pendekatan secara bertahap,” ujar Budi dalam keterangannya, dikonfirmasi astakom.com, Jumat (28/08/2026).
Langkah terukur penanganan massa
Sekitar pukul 19.00 WIB, Polri menerapkan soft approach menggunakan water cannon untuk membubarkan kelompok massa yang bertahan serta melakukan perusakan fasilitas umum. Perusakan fasilitas publik dinilai berdampak langsung terhadap fungsi keteraturan sosial dan pelayanan masyarakat.
“Tindakan perusakan tentunya dapat merusak ketertiban dan keteraturan sosial. Hal ini sangat merugikan karena ketika fasilitas umum dirusak, pada akhirnya dapat menyebabkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat umum,” jelasnya.
Apresiasi dan imbauan keselamatan
Pihak kepolisian menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang turut bekerja sama menciptakan kondisi yang kondusif.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah bekerja sama dan turut berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban. Kami jg mohon maaf jika aktifitas masyarakat sedikit terganggu dan teralihkan semua karena keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kami mengimbau masyarakat yang masih berada di sekitar lokasi untuk dapat kembali ke rumah masing-masing, berkumpul bersama keluarga yang telah menunggu dan kembali beraktivitas dengan nyaman,” ujarnya.
Polri juga meminta peran aktif para orang tua untuk memantau keberadaan anak-anak mereka agar terhindar dari potensi kericuhan di lokasi aksi.
“Kami mengimbau para orang tua untuk memastikan anak-anak tidak berada di lokasi aksi yang berpotensi terjadi kericuhan. Keselamatan mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk itu para orang tua diharapkan membimbing dan mengedukasi anaknya untuk kepentingan masa depan dan keselamatan anak," tuturnya.
Polri menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ketertiban umum sekaligus memberikan perlindungan secara proposional dan terukur bagi seluruh warga negara.
“Polri berkomitmen untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan serta pelayanan. Polri tetap mengedepankan pendekatan yang terukur dengan mengutamakan keamanan dan kepentingan masyarakat secara luas,” tandasnya. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Pengawalan aksi di depan Gedung MPR/DPR RI menunjukkan pendekatan Polri yang humanis dan bertahap, namun tetap tegas ketika eskalasi meningkat hingga terjadi perusakan fasilitas. Kebebasan menyampaikan aspirasi tetap dihormati, tetapi ketertiban dan keselamatan publik juga jadi concern yang nggak bisa diabaikan. Karena itu, Polri mengimbau massa menjaga kondusivitas dan masyarakat, terutama orang tua, memastikan anak-anak tidak berada di area yang berpotensi ricuh.
