Bukan Cuma Jaga Rupiah, Ini Terobosan Para Gubernur BI dari Masa ke Masa
astakom.com, Jakarta - Kepemimpinan Bank Indonesia mengalami perubahan tokoh dari masa ke masa. Baru kemarin, Kamis (27/08/2026) Komisi XI DPR RI memilih Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif.
Mengulik sejarah Bank Indonesia, BI pertama kali muncul tahun 1953, menggantikan peran De Javasche Bank (DJB) di era kolonial Hindia Belanda.
Pada tanggal 1 Juli 1953 pemerintah RI terbitkan UU Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan peran DJB Wet Tahun 1922. Pada tanggal 1 Juli 1953 Bank Indonesia resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.
Berdasarkan laman bi.go.id, Bank Indonesia punya satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mempunyai dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
Bos Bank Indonesia dari masa ke masa
Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang, ada tiga pilar utama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan.
Berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, gubernur Bank Indonesia ditempatkan setara dengan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan para ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum pada tata tempat dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
Selanjutnya, untuk masa jabatan Gubernur Bank Indonesia diatur dalam Pasal 41 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Masa jabatan Gubernur Bank Indonesia selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya.
Berikut daftar gubernur Bank Indonesia (BI) sejak tahun 1953 hingga saat ini lengkap dengan periode masa menjabatnya.
Sjafruddin Prawiranegara: 1953-1958
Berdasarkan data dari laman resmi Bank Indonesia, salah satu gebrakan yang menonjol di masa kepemimpinannya adalah keteguhannya dalam menjalankan fungsi utama bank sentral sebagai penjaga stabilitas nilai rupiah serta pengelolaan moneter.
Loekman Hakim: 1958-1959
Mr. Loekman Hakim selama menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia ke-2 (1958–1959) memberikan peninggalan yang berjasa bagi BI yaitu penuntasan proses Indonesianisasi total pada struktur internal Bank Indonesia. Beliau berhasil mengalihkan seluruh jabatan-jabatan kunci yang sebelumnya masih dikuasai oleh staf peninggalan Belanda ke tangan putra-putri asli Indonesia
Soetikno Slamet: 1959-1960
Selama menjabat sebagai Gubernur BI dia fokus memantapkan peran Bank Sentral. Terutama dalam upaya menjaga fungsi dan kestabilan BI sebagai bank sentral di tengah transisi ekonomi Orde Lama yang penuh tantangan.
Soemarno: 1960-1963
Peninggalannya selama menjabat sebagai Gubernur BI yang paling menonjol yaitu menjadikan Bank Indonesia sebagai motor penggerak utama dan pusat alat pemeliharaan keuangan dalam program Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahap pertama (1961–1969).
Selanjutnya, transisi kepemimpinan moneter. Periodenya fokus mempersiapkan fondasi struktur bank sentral yang kemudian dilanjutkan oleh era Menteri Urusan Bank Sentral dan Gubernur BI berikutnya.
T. Jusuf Muda Dalam: 1963-1966
Teuku Jusuf Muda Dalam meninggalkan jejak sejarah berupa kebijakan integrasi perbankan "Bank Berdjoang".
Radius Prawiro: 1966-1968 dan 1968-1973
Peninggalan utama Radius Prawiro selama dua periode menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (1966–1968 dan 1968–1973) yakni kebijakan moneter strategis pemulihan ekonomi nasional, kelembagaan perbankan, hingga simbol arsitektur.
Rachmat Saleh: 1973-1978 dan 1978-1983
Selama menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam dua periode (1973–1978 dan 1978–1983), Rachmat Saleh meninggalkan warisan kebijakan ekonomi dan institusional yang sangat berpengaruh bagi dunia perbankan nasional.
Arifin Siregar: 1983-1988
Memulai peralihan sistem keuangan nasional dari kontrol ketat pemerintah menuju kebebasan pasar yang memodernisasi perbankan. Menjaga kestabilan ekonomi makro Indonesia di tengah transisi keuangan era Orde Baru. Membangun landasan bagi persaingan sehat antarlembaga keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Adrianus Mooy: 1988-1993
Peninggalan paling monumental dari Adrianus Mooy selama menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (1988–1993) adalah dikeluarkannya Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Sudrajad Djiwandono: 1993-1998
Memimpin langkah penyelamatan perbankan nasional dengan melikuidasi 16 bank umum yang bermasalah dan tidak memenuhi persyaratan modal minimum.Kebijakan penutupan ini termasuk mencabut izin beberapa bank yang melibatkan kerabat atau keluarga dekat lingkaran kekuasaan saat itu.
Syahril Sabirin: 1998-2003
Salah satu warisan penting Syahril Sabirin adalah pengutan independensi Bank Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Burhanuddin Abdullah: 2003-2008
Peninggalan atau warisan kebijakan penting masa kepemimpinan Burhanuddin Abdullah sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008 menjadi fondasi penting sistem moneter dan perbankan nasional.
Boediono: 2008-2009
Peninggalan utama Boediono saat menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (2008–2009) adalah penanganan krisis keuangan global 2008 melalui kebijakan penyelamatan likuiditas perbankan, termasuk pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penentuan status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik (bailout).
Miranda Gultom: 17 Mei 2009-26 Juli 2009 (Pelaksana Tugas/Plt Gubernur BI)
Darmin Nasution: 27 Juli 2009-1 September 2010 (Pelaksana Tugas/Plt Gubernur BI), dan 2010-2013.
Peninggalan utama Darmin Nasution saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bank Indonesia (27 Juli 2009–1 September 2010) hingga berlanjut ke masa jabatan definitifnya (2010–2013) adalah peletakan fondasi Bauran Kebijakan (Policy Mix) dan penguatan instrumen stabilitas sistem keuangan nasional.
Agus D W Martowardojo: 2013-2018
Peninggalan kepemimpinan BI masa Agus D W Martowardojo: 2013-2018 yaitu reformasi kebijakan moneter (7-Day Reverse Repo Rate). Mengubah suku bunga acuan lama (BI Rate) menjadi BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Modernisasi Sistem Pembayaran ElektronikGerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Elektronisasi Jalan Tol: Memulai program kewajiban pembayaran nontunai (kartu uang elektronik) secara penuh di seluruh gerbang tol Indonesia pada Oktober 2017. Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pendalaman Pasar Keuangan & Stabilitas Nilai Tukar. Pengakuan Internasional.
Perry Warjiyo: 2018-2026
Peninggalan utama (legacy) Perry Warjiyo selama menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (2018–2026) berfokus pada transformasi digital sistem pembayaran dan stabilitas makroekonomi.
Peninggalan utamanya yaitu QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard): Standardisasi pembayaran QR nasional dengan prinsip "Satu QR untuk Semua" yang mendongkrak inklusi keuangan dan UMKM.
QRIS Antarnegara (Cross-Border): Perluasan penggunaan QRIS untuk transaksi pembayaran langsung di luar negeri.
BI-FAST: Infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang memfasilitasi transfer dana secara real-time, aman, dan efisien selama 24/7.
Local Currency Transaction (LCT) / LCS: Penguatan transaksi mata uang lokal dengan negara mitra dagang untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat.
Fondasi Rupiah Digital: Perintisan arsitektur dan kajian awal mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency) di Indonesia. (Shnty/RaM)
Gen Z Takeaway
Perjalanan BI dari 1953 sampai sekarang ternyata penuh plot twist, dari era Sjafruddin Prawiranegara sampai Perry Warjiyo. Tiap gubernur punya legacy masing-masing, mulai dari menjaga stabilitas rupiah, reformasi perbankan, menghadapi krisis, sampai transformasi digital seperti QRIS dan BI-FAST. Kini tongkat estafet kembali berganti ke Destry Damayanti, yang dipilih Komisi XI DPR RI sebagai Gubernur BI definitif periode 2026–2031.
