Resmikan MTQ Korpri, Menag Tekankan Pentingnya Watak dan Etika ASN
astakom.com, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar resmi mewakili Presiden Prabowo Subianto buat ngebuka Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) VIII Korpri di Makassar. Di ajang ini, Menag ngasih pesan mendalam soal posisi strategis MTQ Korpri sebagai wadah real buat ngebentuk watak dan etika birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menag ngingetin kalau ajang ini tuh punya makna yang jauh lebih dalam ketimbang sekadar kompetisi biasa.
Lebih dari Sekadar Lomba
"MTQ ini tidak boleh sekadar dipandang sebagai perlombaan estetika tilawah, hafalan, kaligrafi, atau wawasan keislaman semata, tapi juga sarana menguatkan watak dan etika ASN," ungkapnnya di Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip oleh astakom pada Selasa, (25/08/2026).
Menag menekankan kalau tujuan paling fundamental dari MTQ Korpri adalah menghadirkan Al-Qur'an sebagai power pembentuk watak aparatur negara. Perjalanan spiritual ASN ini harus jalan terus secara berkesinambungan mulai dari tilawah menuju pemahaman, dari pemahaman menuju penghayatan, dan puncaknya berujung pada pengabdian nyata waktu menjalankan tugas negara.
Lebih lanjut, Menag nyebutin kalau nilai-nilai Al-Qur'an adalah fondasi etika paling dasar, termasuk buat dunia birokrasi. Beliau ngambil contoh Surat An-Nisa ayat 58 yang mewajibkan penyampaian amanah kepada yang berhak serta penetapan keputusan dengan adil.
Jabatan Adalah Amanah
"Jabatan harus dimaknai sebagai amanah bukan kemuliaan pribadi, kewenangan sebagai sarana melayani bukan alat menguasai, dan kebijakan publik harus senantiasa menghadirkan keadilan terutama bagi kelompok rentan yang sering tidak memiliki suara," ungkapnya.
Garis Depan Publik
Di era ekspektasi masyarakat yang lagi tinggi-tingginya, ASN tuh bener-bener ada di garis terdepan buat ngejaga kepercayaan publik. Menag menekankan kalau satu pelayanan ramah dari ASN bisa langsung menguatkan legitimasi negara. Sebaliknya, satu aja tindakan diskriminatif atau penyalahgunaan wewenang bisa langsung melukai rasa keadilan warga.
Nilai Qur'ani di Ruang Kerja
Makanya, Menteri Agama menekankan kalau nilai-nilai Qur'ani wajib hukumnya terinternalisasi dan hadir secara real di seluruh ruang kerja aparatur sipil negara.
Hal ini meliputi setiap interaksi sehari-hari dengan masyarakat, proses penyusunan anggaran, pengambilan keputusan strategis, sampai penggunaan fasilitas negara.
Integrasi nilai suci ini diproyeksikan dapat membentuk birokrasi yang nggak cuma kompeten secara teknis, tapi juga punya integritas moral dan kepekaan sosial yang tinggi. Dengan gitu, pelayanan publik bener-bener mencerminkan amanah konstitusional dan ajaran agama yang rahmatan lil 'alamin. (nAD/RaM).
