Polri Imbau Masyarakat Cerdas Sikapi Informasi di Ruang Digital
astakom.com, Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengimbau masyarakat agar semakin cermat dan bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi di platform digital.
Masyarakat diminta tidak sekadar terpengaruh oleh jumlah unggahan atau tren yang tengah beredar, melainkan wajib memastikan keabsahan sumber, waktu peluncuran, lokasi kejadian, hingga konteks informasi sebelum mempercayainya.
Langkah ini diambil untuk memperkuat literasi dan kesadaran digital publik di tengah tingginya laju arus informasi di media sosial. Sebab, konten-konten lama rentan diunggah kembali dengan narasi baru yang berpotensi memicu kekeliruan persepsi publik.
Menjaga kondusivitas ruang digital
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa peran aktif masyarakat sangat krusial dalam menjaga kondusivitas ruang digital, terutama dengan menahan diri untuk tidak terburu-buru menyebarkan berita yang belum terverifikasi.
“Di tengah derasnya arus informasi saat ini, kita perlu membiasakan diri untuk tidak langsung percaya atau menyebarkan sebuah konten. Lihat sumbernya, cek waktunya, cek konteksnya, dan lakukan cross-check dengan informasi dari sumber yang dapat dipercaya,” kata Isir dalam keterangan resmi yang diterima astakom.com, Selasa (25/8/2026).
Pentingnya verifikasi dan konfirmasi konten
Isir memaparkan, salah satu fenomena yang kerap terjadi adalah peredaran kembali dokumen visual atau video lama yang dipadukan dengan narasi terkini.
Berdasarkan penelusuran, ditemukan video yang telah beredar sejak tahun 2025 kembali diunggah pada tahun 2026 dengan pergeseran konteks. Menurutnya, kemunculan kembali materi lama tidak serta-merta menandakan seluruh informasi di dalamnya tidak valid.
Meski demikian, perubahan latar belakang dan keterangan pendukungnya harus dicermati secara saksama agar masyarakat tidak menarik kesimpulan berdasar klaim yang belum teruji.
“Konten lama bisa saja kembali muncul dalam situasi yang berbeda. Karena itu, yang perlu kita pastikan bukan hanya apakah videonya nyata, tetapi juga apakah waktu, lokasi dan narasi yang menyertainya sesuai dengan kondisi sebenarnya,” jelasnya.
Volume unggahan bukan indikator keabsahan
Isir turut mengingatkan bahwa tingginya frekuensi pembagian (repost) oleh berbagai akun tidak dapat dijadikan tolak ukur bahwa informasi tersebut telah terkonfirmasi.
Replikasi konten secara masif sering kali memberikan kesan seolah-olah informasi tersebut sahih, padahal kredibilitas sumber utamanya belum dapat dipastikan.
“Jangan menjadikan jumlah repost sebagai ukuran kebenaran. Semakin banyak informasi yang kita terima, justru semakin penting bagi kita untuk melakukan cek dan cross-check,” kata Isir.
Imbauan kepada masyarakat
Oleh karena itu, Polri mendorong publik agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya, serta senantiasa memberikan ruang bagi validasi sebelum membagikannya kepada pihak lain.
“Ruang digital adalah ruang kita bersama. Mari kita jaga dengan menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis dan bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, karena satu informasi yang kita bagikan dapat diteruskan kepada banyak orang,” pungkasnya.
Polri berkomitmen untuk konsisten menggiatkan edukasi literasi digital sebagai langkah preventif guna menciptakan ekosistem informasi yang sehat, sekaligus mengantisipasi potensi maraknya hoaks, misinformasi, maupun disinformasi di tengah masyarakat. (aLf/RaM).
Gen Z Takeaway
Polri mengingatkan masyarakat agar nggak mudah percaya pada informasi yang viral atau banyak di-repost. Cek sumber, waktu, lokasi, dan konteks sebelum menyebarkan konten, karena materi lama bisa muncul kembali dengan narasi berbeda. Intinya, di tengah derasnya arus informasi, sikap kritis dan kebiasaan cross-check jadi kunci agar ruang digital tetap sehat.
