Presiden Prabowo Sambut Baik Usulan BNPB terkait Gudang Logistik di Tiap BPBD
astakom.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyambut baik masukan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengenai pentingnya tiap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki gudang logistik dan stok bantuan yang selalu siap digunakan saat terjadi bencana.
Masukan tersebut disampaikan Suharyanto saat rapat koordinasi penanganan dampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di posko pengungsian Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/Wakanga Mere, Desa Tonggurambang, Mbay, Rabu (26/08/2026).
Tantangan logistik daerah
Berdasarkan pantauan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Suharyanto menjelaskan bahwa ketersediaan logistik di daerah kerap menjadi tantangan utama saat gempa terjadi.
Menurutnya, gudang-gudang logistik BPBD di sejumlah daerah masih kosong, sehingga pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memberikan bantuan tahap awal kepada masyarakat terdampak.
"Ketika terjadi bencana kemarin, daerah ini tidak bisa berbuat karena memang gudang-gudang logistik BPBD itu kosong," kata Suharyanto.
Ia menyampaikan bahwa Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar untuk masing-masing delapan pemerintah kabupaten di NTT sangat membantu penanganan bencana.
Pasokan logistik mandiri daerah
Namun, untuk strategi jangka panjang, ia menyarankan agar setiap kabupaten/kota memiliki pasokan logistik mandiri yang dapat dialokasikan dengan cepat.
Meskipun BNPB sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dapat bergerak cepat memperkuat penanganan, institusi tersebut tetap memerlukan waktu untuk mendatangkan serta mendistribusikan logistik ke wilayah terdampak.
"BNPB adalah alat Bapak Presiden. Kami tidak punya hubungan komando dengan BPBD," ujarnya.
Penguatan peran pemerintah daerah
Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah idealnya dapat memberikan bantuan dasar kepada masyarakat pada fase awal bencana seperti makanan, selimut, tenda, dan matras sebelum bantuan dari BNPB tiba di lokasi.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah provinsi hingga tingkat kabupaten/kota memiliki gudang logistik sendiri.
"Ketika ada apa-apa di saat awal, itu sudah bisa memberikan bantuan," katanya.
Menurut Suharyanto, alokasi anggaran untuk menyiapkan stok tersebut tidak perlu terlampau besar. Ia mencontohkan estimasi anggaran sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar sudah cukup untuk menyediayakan kebutuhan dasar pengungsian.
"Begitu ada apa-apa masyarakat terdampak bisa diberikan bantuan duluan sebelum BNPB datang," ujarnya.
Komitmen pemerintah pusat mengakomodasi
Menanggapi masukan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan akan mencatat serta mempertimbangkan usulan tersebut untuk diterapkan secara nasional.
"Baik, saya kira itu saran yang baik. Nanti kita catat," jelasnya.
Kepala Negara menyetujui bahwa pemerintah pusat dapat membantu setiap provinsi agar memiliki fasilitas gudang serta persediaan bahan pangan dalam menghadapi situasi darurat. Langkah serupa juga akan didorong hingga tingkat kabupaten.
"Saya pikir itu saran yang baik. Jadi kita hitung secara nasional saja, nanti kita bantu tiap provinsi, biar gubernur punya gudang dan persiapan makanan, sama dengan juga bupati," ujar Presiden Prabowo.
Presiden menilai bahwa pemerintah daerah semestinya memang memiliki cadangan logistik secara mandiri. Namun, jika langkah tersebut belum berjalan optimal di daerah, pemerintah pusat siap mengambil inisiatif untuk merealisasikannya.
"Seharusnya, sebetulnya juga memang demikian. Para bupati, gubernur harusnya juga sudah punya lumbung-lumbung cadangan. Tapi ya sudah, kalau mereka mungkin belum inisiatif, kita lakukan itu," tutur Presiden Prabowo. (aLf/RaM).
Gen Z Takeaway
Respons bencana nggak cukup hanya mengandalkan bantuan pusat. Setiap daerah perlu punya gudang dan stok logistik mandiri agar kebutuhan dasar warga bisa langsung terpenuhi di fase awal. Presiden Prabowo pun menyambut usulan ini untuk diperkuat secara nasional, supaya penanganan bencana lebih cepat, siap, dan nggak selalu menunggu bantuan datang dari pusat.
