Gempa Flores Bikin Dokumen Warga Hilang, Dukcapil Turun Langsung Pulihkan Layanan
astakom.com, Jakarta - Gempa berkekuatan M 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur, tak hanya berdampak pada rumah dan fasilitas warga. Sejumlah dokumen penting seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran ikut hilang atau rusak.
Merespons kondisi tersebut, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi turun langsung ke Pulau Flores pada Senin (24/08/2026). Kunjungan kerja yang berlangsung hingga Kamis (27/08/2026) itu dilakukan atas perintah Menteri Dalam Negeri untuk memulihkan layanan administrasi kependudukan sekaligus membantu warga mengganti dokumen yang terdampak bencana.
"Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan kami turun langsung ke lapangan. Gempa ini tidak hanya merusak tempat tinggal, tetapi juga memusnahkan dokumen-dokumen penting seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik warga. Kami membawa peralatan lengkap untuk perekaman dan pencetakan cepat agar warga bisa segera mengurus dokumennya kembali tanpa pungutan biaya," ujar Teguh Setyabudi dikutip astakom.com, Selasa (25/08/2026).
Langsung Bergerak ke Lokasi
Setelah transit di Bandar Udara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Teguh bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bandar Udara Soa, Bajawa, Kabupaten Ngada.
Setibanya di lokasi pada Senin sore, Teguh langsung menggelar koordinasi bersama Bupati Ngada Raymundus Bena dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar yang telah lebih dulu berada di lokasi bencana.
Teguh mengatakan, kedatangan tim gabungan Kemendagri difokuskan untuk memastikan hak-hak sipil masyarakat terdampak tetap terpenuhi meski berada dalam kondisi darurat.
Menurutnya, pemerintah membawa peralatan untuk melakukan perekaman dan pencetakan dokumen secara cepat. Warga juga dapat mengurus dokumen kependudukan yang hilang atau rusak tanpa dipungut biaya.
Dokumen Kependudukan Jadi Kunci Bantuan
Bupati Ngada Raymundus Bena mengapresiasi respons pemerintah pusat. Ia menilai dokumen kependudukan sangat penting dalam proses pemulihan setelah bencana.
Pasalnya, KTP-el dan KK menjadi salah satu dokumen yang dibutuhkan warga untuk mengakses berbagai bantuan, mulai dari bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga program rehabilitasi rumah.
Data Warga Jadi Perhatian Utama
Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar menjelaskan, tim juga memastikan data BNBA (by-name by-address) yang telah diserahkan kepada Kepala Dinas Dukcapil setempat tetap aman dan dapat menjadi dasar pendataan warga terdampak.
Selain itu, layanan Dukcapil di daerah harus tetap berjalan. Layanan tersebut mencakup pencetakan KTP-el dan KK, perekaman perdana KTP-el, serta penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
Tim juga memberikan pendampingan terkait penggunaan Dashboard SIAK yang dapat menyajikan data kependudukan secara real-time di wilayah terdampak.
Tak hanya itu, petugas turut mendapat penjelasan mengenai aplikasi IKD+ yang dapat digunakan untuk mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), mencari identitas berdasarkan NIK, membaca microchip pada KTP-el, hingga membantu orang tua mencari dan menentukan nama unik untuk bayi.
Penanganan Dilakukan Lintas Sektor
Pemulihan pascagempa di Flores juga melibatkan kementerian lainnya. Pada hari yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti turut berada di Flores untuk meninjau sekolah yang terdampak, termasuk SDK Rowa, Nagekeo.
Pemerintah pusat terus mengoordinasikan penanganan lintas sektor, mulai dari penyediaan tenda darurat, pemulihan fasilitas pendidikan, pendampingan trauma healing bagi anak-anak, hingga pemulihan dokumen kependudukan warga.
Di tengah situasi pascabencana, pemerintah memastikan layanan dasar dan hak administrasi warga tetap berjalan. (RaM).
GenZ Takeaway
Gempa M 7,7 di Flores bikin banyak dokumen penting warga kayak KTP-el dan KK hilang, tapi Kemendagri lewat Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi langsung gercep turun ke lokasi buat kasih layanan pemulihan gratis. Bersama jajaran daerah dan dinas terkait, tim pusat bawa alat perekaman buat cetak ulang dokumen krusial yang jadi syarat utama warga nge-claim bantuan darurat. Pemulihan lintas sektor ini—termasuk kehadiran Mendasmen Abdul Mu'ti—memastikan data warga aman dan hak sipil mereka tetap terjamin di tengah situasi darurat.
