Sidak Kementerian Haji Jakarta Timur: Wamenhaj Pastikan Berantas Kecurangan hingga Tuntas
astakom.com, Jakarta – Biar pelayanan haji makin transparan dan bebas dari praktik toxic, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak gercep melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Jakarta Timur.
Langkah ini diambil buat memastikan seluruh pelayanan ke para jemaah berjalan profesional sekaligus mempertegas komitmen Kemenhaj dalam 'bersih-bersih' tata kelola haji dari jeratan korupsi yang merugikan masyarakat.
Sapu bersih korupsi
Jakarta Timur sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kantong jemaah haji terbanyak di DKI Jakarta. Namun, merujuk pada temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta sederet pengaduan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, sempat ada laporan miring soal dugaan penyimpangan pelayanan haji di area tersebut mulai dari skandal manipulasi mahram hingga praktik korupsi lainnya.
Kondisi inilah yang memicu Wakil Menteri turun tangan langsung mengecek kualitas layanan di lapangan dan memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran staf.
Peringatan keras Wamenhaj
“Saya sengaja datang langsung ke sini untuk memastikan bahwa pelayanan bagi jemaah haji benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Tidak boleh ada lagi ruang untuk praktik-praktik lama yang merugikan jamaah. Kemenhaj harus menjadi rumah baru dengan budaya kerja baru yang bersih, profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan,” tutue Wakil Menteri di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Jakarta Timur dikutip oleh astakom.com pada Selasa (11/08/2026).
Menurut Wamenhaj, peralihan pengelolaan ibadah haji ke Kementerian Haji dan Umrah wajib jadi game changer alias momentum besar untuk memutus rantai praktik kelam masa lalu, sekaligus membangun tata kelola pelayanan yang berintegritas tinggi dari level pusat sampai ke daerah.
Ogah formalitas semata
Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf bersama Wamenhaj sudah mengintruksikan sejak awal bahwa transformasi manajemen haji tidak boleh sekadar formalitas ganti nama lembaga, melainkan harus dibarengi pergeseran budaya kerja dan integritas moral para personelnya.
"Pesan ini jelas. Siapa pun yang siap berubah, mari kita membangun Kemenhaj bersama-sama dan memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah. Namun, bagi siapa pun yang masih mempertahankan budaya lama dan mempermainkan hak-hak jamaah, silakan minggir," ucapnya.
Wamenhaj juga mewanti-wanti kalau tidak ada ruang toleransi sedikit pun buat calo ilegal, manipulasi berkas administrasi, pungli (pungutan liar), maupun penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan haji. Setiap laporan dari publik dan temuan hasil audit dipastikan bakal ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.
Jemaah bukan objek
Seluruh jajaran Kemenhaj pun didorong untuk menaruh kenyamanan jemaah sebagai prioritas paling utama. Arahan transformasi haji dari Presiden Prabowo harus benar-benar relatable dan dirasakan dampaknya oleh publik melalui layanan yang makin makin gampang diakses, transparan, adil, serta bersih dari praktik transaksional.
"Para jamaah datang ke kantor Kemenhaj untuk menerima pelayanan yang layak dan kepastian, bukan untuk menjadi objek transaksi. Oleh karena itu, tidak satu pihak pun boleh mengambil keuntungan dengan mempermainkan hak-hak jamaah. Inilah yang akan terus kami berantas," tutup Wakil Menteri. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Era pelayanan haji yang toxic dan penuh pungli resmi mau dibabat habis! Wamenhaj turun tangan langsung buat mastiin Kemenhaj gak cuma ganti nama doang, tapi beneran perbaiki work culture biar transparan, bersih, dan berorientasi penuh ke jemaah. No more red tape, calo nakal, atau manipulasi berkas—kalau gak mau berubah, siap-siap disuruh minggir!
