Bukan Hanya Tradisi, Indonesia Dorong Budaya Masuk Pembangunan Global Pasca-2030

astakom.com, Jakarta - Pembahasan soal budaya kini tidak lagi sebatas bagaimana tradisi dan warisan tetap bertahan. Indonesia ingin peran kebudayaan ikut dihitung dalam agenda pembangunan global, termasuk ketika dunia mulai menyiapkan arah pembangunan setelah 2030.

Melansir keterangan resmi Kementerian Kebudayaan yang diterima astakom pada Minggu, (09/08/2026), Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan dorongan tersebut dalam XI BRICS Culture Ministers’ Meeting di Bhopal, Madhya Pradesh, India.

Dalam forum yang berlangsung di bawah keketuaan India itu, Indonesia membawa isu kebudayaan ke pembahasan yang lebih luas, mulai dari perlindungan warisan budaya, masa depan industri kreatif, hak kekayaan intelektual, pengetahuan tradisional, hingga tantangan teknologi kecerdasan artifisial (AI).

Budaya punya peran strategis

Indonesia menilai perubahan teknologi, ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan fragmentasi sosial membuat kebudayaan tidak tepat jika hanya dipandang sebagai pelengkap pembangunan.

Dalam pandangan pemerintah, kebudayaan juga dapat berperan dalam memperkuat ketangguhan masyarakat, mendorong inovasi, menjaga kohesi sosial, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Indonesia menyambut baik Deklarasi XI BRICS Culture Ministers’ Meeting sebagai komitmen bersama untuk menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan strategis bagi ketangguhan, inovasi, keberlanjutan, dan penguatan kerja sama di antara negara-negara BRICS,” ungkap Menbud.

Posisi tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Kebudayaan yang sebelumnya telah menempatkan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan nasional, kekuatan ekonomi, sekaligus bagian dari diplomasi global.

Artinya, pembahasan budaya mulai diarahkan tidak hanya pada upaya menjaga peninggalan masa lalu, tetapi juga pada bagaimana ekosistem budaya bisa berkembang dan memberi kontribusi pada masyarakat di masa depan.

Kreator jadi perhatian

Salah satu agenda yang dibawa Indonesia berkaitan langsung dengan industri budaya dan kreatif. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem yang menempatkan seniman dan kreator sebagai bagian penting dari perkembangan industri tersebut.

Perlindungan hak kekayaan intelektual serta pemberian remunerasi yang adil menjadi bagian dari agenda yang didorong Indonesia.

Isu tersebut makin relevan di tengah perkembangan AI yang ikut mengubah cara karya budaya dan kreatif diproduksi serta digunakan. Dalam keterangan resmi Kementerian Kebudayaan, deklarasi pertemuan BRICS juga memuat dorongan agar pemanfaatan AI dilakukan secara etis, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap menghormati keberagaman budaya.

Selain industri kreatif, Indonesia juga mendorong penguatan perlindungan warisan budaya, termasuk kerja sama pengembalian dan restitusi benda budaya.

Empat agenda Indonesia

Dalam forum tersebut, Indonesia membawa empat agenda utama:

Pertama, memperkuat perlindungan warisan budaya sekaligus kerja sama pengembalian dan restitusi benda budaya.

Kedua, memperkuat industri budaya dan kreatif dengan menempatkan seniman serta kreator sebagai bagian penting dari ekosistem, termasuk melalui perlindungan hak kekayaan intelektual dan remunerasi yang adil.

Ketiga, memperkuat perlindungan sistem pengetahuan tradisional dengan memastikan masyarakat dan para pemegang pengetahuan ikut terlibat.

Keempat, Indonesia mendorong agar kebudayaan dipertimbangkan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan global pasca-2030.

Dengan usulan tersebut, Indonesia ingin kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan mendapat pengakuan yang lebih jelas dan berkelanjutan.

“Komitmen yang telah disepakati perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Kerja sama BRICS harus menjadi jembatan yang menghubungkan para kreator, masyarakat, institusi, dan generasi mendatang,” lanjut Menbud Fadli.

Jangan berhenti di deklarasi

Pertemuan XI BRICS Culture Ministers’ Meeting menjadi bagian dari BRICS Culture Track 2026 yang membahas sejumlah isu kebudayaan, termasuk industri budaya dan kreatif, hak cipta dan AI, perlindungan warisan budaya, pengembalian benda budaya, serta hubungan kebudayaan dengan pembangunan berkelanjutan.

Pertemuan tersebut diikuti negara anggota BRICS, yakni India, Indonesia, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Brasil, Ethiopia, China, Rusia, dan Iran, serta negara mitra BRICS seperti Kuba, Belarus, Thailand, dan Kazakhstan, berdasarkan keterangan resmi Kementerian Kebudayaan.

Bagi Indonesia, keterlibatan dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi kebudayaan. Arah ini juga sudah terlihat dalam kebijakan Kementerian Kebudayaan sepanjang 2026, yang mencakup penguatan ekonomi budaya, perlindungan warisan budaya, transformasi digital, serta diplomasi budaya global.

Kini, tantangannya adalah memastikan pembahasan di tingkat internasional tidak berhenti sebagai deklarasi. Pemerintah mendorong agar kerja sama tersebut dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret, inklusif, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi seniman, kreator, pelaku budaya, institusi, serta masyarakat.

Buat generasi yang hidup di tengah perkembangan AI, industri kreatif, dan budaya digital, isu ini juga punya dampak yang cukup dekat. Sebab, ketika budaya mulai ditempatkan dalam pembahasan pembangunan, yang ikut dibicarakan bukan hanya tradisi, tetapi juga karya, hak kreator, pengetahuan lokal, dan masa depan industri budaya. (deA/aNs)

Gen Z Takeaway

Budaya ternyata bukan cuma soal menjaga tradisi supaya nggak hilang. Di era AI dan industri kreatif, budaya juga menyangkut karya siapa yang dilindungi, kreator siapa yang dihargai, pengetahuan lokal siapa yang dijaga, dan bagaimana budaya Indonesia tetap punya tempat di dunia yang terus berubah.