Presiden Prabowo Dorong Digitalisasi Pemerintahan: Tegaskan Pelayanan Publik Bebas Birokrasi Berbelit
astakom.com, Jakarta — Pemerintah resmi gaspol buat merombak total kualitas pelayanan publik di Indonesia lewat percepatan transformasi digital.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, kemarin (20/07/2026). Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa modernisasi sistem ini adalah move strategis supaya masyarakat bisa menikmati layanan yang makin efektif, efisien, dan no drama. Langkah ini diambil buat memastikan negara hadir secara responsif tanpa perlu bikin warga pusing.
“Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” ucap Presiden Prabowo.
Digitalisasi bantuan sosial
Nggak cuma sekadar wacana, gebrakan digitalisasi ini sudah mulai kasih impact nyata di lapangan, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Laporan dari Dewan Ekonomi Nasional mencatat kalau sistem bansos berbasis digital ini sudah live di 43 kabupaten dan kota yang tersebar di 26 provinsi. Sejauh ini, tercatat ada sekitar satu juta keluarga yang berhasil terdaftar dari target besar mencapai 12,5 juta keluarga.
“Sebelumnya untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi. Tapi tentunya kita harus melangkah lebih jauh,” ujar Presiden.
Integrasi data lintas sektor
Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya unify alias integrasi berbagai basis data pemerintah supaya program yang dijalankan beneran on point dan tepat sasaran.
Berbagai data krusial mulai dari data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga perumahan bakal disatukan dalam satu ekosistem. Walau begitu, faktor keamanan data pribadi warga dipastikan tetap jadi prioritas utama yang nggak bisa ditawar-tawar.
“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi,” terang Presiden.
Melalui ketersediaan data yang valid dan akurat, Kepala Negara optimis efektivitas berbagai program prioritas bakal meningkat drastis, terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Perluasan pembangunan MPP
Di sisi lain, pemerintah juga terus memperluas akses fisik bagi masyarakat lewat pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah, sehingga semua lapisan masyarakat tetap terlayani secara inklusif tanpa terkecuali.
“Kita juga telah menghadirkan mal pelayanan publik di 313 kabupaten dan kota. Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan. Ini kemajuan,” jelas Presiden.
Ke depannya, transformasi digital ini bakal terus diperluas agar makin banyak urusan administrasi yang bisa dituntaskan secara online langsung dari gadget masing-masing.
Dengan begitu, masyarakat nggak perlu lagi struggle menghadapi antrean panjang atau prosedur birokrasi yang berbelit-belit.
Komitmen pemerintah pada pelayanan
Pemerintah berkomitmen menghadirkan layanan publik yang jauh lebih cepat, simpel, transparan, dan pastinya ramah buat semua orang.
“Seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia,” tutur Presiden Prabowo. (aLf/aNs)
