Tepis Hotman Paris, Gerindra: Presiden Tak Pernah Campuri Penegakan Hukum
astakom.com, Jakarta — Partai Gerindra langsung memberikan reaksi menohok setelah pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto dalam pusaran kasus hukum eks Jampidsus Febrie Adriansyah.
Partai Gerindra secara tegas membantah klaim tersebut dan meminta Hotman untuk stop melakukan framing yang tidak berdasar.
Ketua DPP Gerindra sekaligus Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, Bambang Haryadi, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto punya value tinggi dalam menjunjung penegakan hukum yang seadil-adilnya.
"Gerindra menyayangkan statement Hotman Paris yang mengaitkan kasus mantan Jampidsus dengan presiden Prabowo. Ini sangat tidak benar, dan bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi," ungkap Bambang, berdasarkan keterangan yang diterima astakom.com, Senin (20/07/2026).
Presiden Prabowo tak pandang bulu
Bambang juga ngasih reminder keras soal rekam jejak penegakan hukum di era Prabowo yang terbukti no debat alias tanpa pandang bulu.
Sebagai bukti konkret, beberapa pembantu dekat atau lingkaran dalam presiden sekalipun tetap diproses hukum secara adil tanpa ada pemosisian privilege ketika tersandung kasus.
"Prabowo dalam setiap kegiatan partai selalu mengingatkan bahwa tidak akan melindungi kader yang berbuat tercela dan korupsi. Itu terbukti, ada beberapa kepala daerah yang melanggar dan terafiliasi dengan Gerindra tetap diproses hukum," terang Bambang.
"Bahkan ada anggota kabinet yaitu wamen juga tetap diproses hukum," lanjutnya.
Presiden tak pernah campuri penegakan hukum
Oleh karena itu, pihak Gerindra meminta Hotman Paris untuk tetap professional dan fokus pada substansi pembelaan kliennya, tanpa harus bring up atau menjadikan nama Presiden sebagai tameng politik demi kepentingan personal.
"Presiden Prabowo tidak pernah campuri penegakan hukum," sebut dia. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Respons Gerindra atas pernyataan Hotman Paris menegaskan satu pesan penting: proses hukum sebaiknya tetap berfokus pada fakta dan pembuktian, bukan dikaitkan dengan pihak yang dinilai tidak relevan. Di sisi lain, Gerindra menegaskan komitmen Presiden Prabowo terhadap penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi, termasuk tidak memberi perlakuan khusus bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum.
