Demi GenZ, Pemerintah Melalui KLH Perkuat Program Keadilan Iklim Demi Lindungi Hak Generasi Masa Depan
astakom.com, Jakarta — Upaya menghadapi krisis iklim kini tidak lagi dipandang sebatas menekan emisi atau mengurangi pencemaran lingkungan. Pemerintah mulai menempatkan aspek keadilan sebagai bagian penting dalam kebijakan iklim, dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat dan generasi memperoleh hak yang sama atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.
Pendekatan tersebut menjadi salah satu pesan utama yang mengemuka dalam penyelenggaraan Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference (INVIROTECH) 2026 di Jakarta.
Forum yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, peneliti, komunitas, hingga generasi muda itu diarahkan untuk mempercepat lahirnya solusi nyata terhadap berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Melansir dari laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), semangat tersebut tercermin dalam tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 yang berkembang dari “Saatnya Bekerja untuk Iklim” menjadi “Saatnya Bekerja untuk Keadilan Iklim”. Tema ini menegaskan bahwa manfaat dari aksi iklim harus dapat dirasakan secara merata tanpa meninggalkan kelompok maupun generasi tertentu.
Keadilan iklim jadi perhatian
KLH/BPLH menjelaskan bahwa konsep keadilan iklim menempatkan perlindungan lingkungan sebagai hak yang harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada upaya mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga memastikan setiap generasi memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Prinsip no generation left behind yang diusung pemerintah menjadi penegasan bahwa kebijakan lingkungan perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang. Dengan demikian, keberhasilan aksi iklim tidak hanya diukur dari capaian lingkungan saat ini, tetapi juga dari keberlanjutan manfaatnya di masa depan.
Tantangan perlu aksi nyata
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat mengatakan berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi saat ini memerlukan langkah yang lebih konkret dan kolaboratif. Mulai dari pencemaran air, udara, dan tanah hingga perubahan iklim dan kerusakan ekosistem, seluruhnya membutuhkan respons yang terukur dan berkelanjutan.
“Menjaga lingkungan dan mengatasi krisis iklim bukan lagi agenda masa depan, melainkan pekerjaan yang harus dilakukan hari ini. INVIROTECH hadir untuk mempertemukan inovasi, teknologi, investasi, dan aksi nyata dalam menjawab berbagai persoalan lingkungan hidup,” ujar Jumhur.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut juga sejalan dengan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) yang mendorong pembangunan berkelanjutan dengan menempatkan kelestarian lingkungan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan nasional.
Teknologi hijau diperluas
Sebagai bagian dari upaya mempercepat aksi iklim, INVIROTECH 2026 menghadirkan berbagai inovasi yang mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Teknologi yang ditampilkan mencakup pengelolaan sampah dan limbah, energi terbarukan, konservasi sumber daya alam, pemantauan kualitas lingkungan, hingga solusi pembangunan rendah karbon.
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH sekaligus Ketua Pelaksana INVIROTECH 2026, Rasio Ridho Sani, menilai pemanfaatan teknologi hijau memiliki peran penting dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
“INVIROTECH 2026 tidak hanya menjadi ajang menampilkan teknologi dan inovasi lingkungan, tetapi juga menjadi sarana mempercepat replikasi praktik baik, memperluas jejaring kerja sama, serta mendorong investasi hijau yang mendukung pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan,” kata Rasio.
Berbagai forum diskusi, seminar, lokakarya, hingga pertemuan bisnis yang digelar selama kegiatan berlangsung juga diharapkan dapat memperluas kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mempercepat penerapan solusi lingkungan di Indonesia. (deA/aRsp)
