Bareskrim Polri 'Datangi' Kantor Perusahaan Sawit, Mau Cari Bukti Praktik Under Invoicing?
astakom.com, Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri lagi gerrr banget. Dipimpin langsung sama Kombes Setyo K. Heriyatno, korps baju cokelat ini baru aja nge-raid kantor PT MMS di Pademangan, Jakarta Utara, dan gudangnya di Tangerang pada dua hari lalu (29/5/2026).
Langkah cepat ini diambil setelah perusahaan eksportir sawit itu diduga kuat main belakang lewat praktik under invoicing alias manipulasi data ekspor demi dapet cuan ilegal.
Dari hasil penggeledahan itu polisi sukses mengamankan sejumlah barang bukti yang bikin PT MMS speechless. Mulai dari tumpukan dokumen internal perusahaan, berkas invoice, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), sampai beberapa unit CPU komputer disita penyidik buat di-spill isi digitalnya.
"Kami masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan saat penggeledahan untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi," kata Kombes Setyo lewat keterangannya.
Praktik yang sebabkan kerugian negara
Usut punya usut, modus under invoicing yang dipake PT MMS ini emang beneran bikin rugi negara yang cukup signifikan. Logikanya, mereka sengaja ngedit nilai transaksi ekspor crude palm oil (CPO) di dokumen resmi jadi jauh lebih murah dari harga aslinya.
Efek domino dari perilaku red flag ini jelas bikin setoran pajak ke kas negara jadi ikutan menyusut drastis, padahal sawit itu salah satu pilar ekonomi kita.
Setyo menegaskan kalau pihaknya gak bakal kasih panggung buat siapapun yang terlibat dalam pusaran skandal ini. Bareskrim Polri berkomitmen bakal terus digging deeper alias menelusuri aktor-aktor intelektual lain yang ikut menikmati aliran dana haram tersebut.
"Kami akan mendalami siapa saja yang bertanggung jawab dalam perkara ini serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional," terangnya.
Penjagaan tata kelola perdagangan CPO
Langkah tegas ini sengaja diambil polisi sebagai shock therapy buat industri ekspor komoditas strategis nasional yang sering kali problematic.
Pihak kepolisian gak mau tata kelola perdagangan Indonesia makin rusak gara-gara ego oknum kapitalis yang hobi manipulasi data.
"Kasus tersebut kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, pengumpulan alat bukti permulaan, serta gelar perkara," tutur Setyo.(aLf/aRsp)
