Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi membuka penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan mutu dan harga beras yang diduga telah merugikan masyarakat hingga puluhan triliun rupiah.
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasannya menegakkan hukum di Indonesia, dengan memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut tuntas dan menindak tegas para oknum pengoplos beras.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut tuntas praktik culas pengusaha yang mengoplos beras biasa menjadi premium, demi meraup keuntungan besar.
Menko Polhukam, Mahfud MD menanggapi sinisnya komentar publik terhadap langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas kasus tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero), atau yang dikenal sebagai kasus Pertamax oplosan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI atas langkah tegas dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina.
astakom, Jakarta - Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar, Dirtut Jampidsus Kejagung Sutikno dan Kajari Jakarta Pusat Safrianto Zuriat, memberikan
astakom, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyitaan terhadap Rest Area KM 21B di Tol Jagorawi, Kamis (22/5). Penyitaan ini merupakan bagian dari i
Ketiga tersangka diduga bersekongkol untuk menghalangi proses hukum dalam dua perkara besar, yakni korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Pertamina dan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong. Upaya menghalangi tersebut dilakukan melalui berbagai cara.
Dari penggeledahan itu, penyidik berhasil menyita uang tunai dalam berbagai mata uang asing senilai puluhan miliar rupiah. Uang tersebut diduga adalah milik MAN dan kelompoknya. Selain itu, disita pula satu unit mobil mewah Ferrari Spider.
astakom, Jakarta – Pemerintah terus menertibkan kawasan hutan yang dikuasai tanpa izin. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 5/2025, lahan-lahan tersebut harus d
