Komisi III DPR menargetkan RUU Perampasan Aset ini dapat diketok menjadi undang-undang paling lambat pada 15 Desember 2026.
Komisi III DPR sudah mendengar aspirasi dari hampir 60 pihak melalui RDPU terkait penyusunan RUU tentang Perampasan Aset.
DPR mematangkan RUU Perampasan Aset untuk pulihkan kerugian negara, lindungi HAM, dan memastikan fasilitas publik tetap bermanfaat bagi masyarakat.
Genzi dkk menyoroti persoalan Draft RUU Perampasan Aset yang ramai dibicarakan netizen.
Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga perlu memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat ditelusuri.
