DPR Ingatkan MoU Kejagung soal Penyadapan Bisa Rusak Demokrasi Digital
Komisi III DPR RI menyoroti serius nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Agung dengan empat operator telekomunikasi terkait akses informasi dan pemasangan perangkat penyadapan untuk keperluan penegakan hukum.




