DPR Sebut Dorongan Kerja ke Luar Negeri Bukan Solusi, Tapi Jalan Pintas

astakom, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyayangkan sikap Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding yang mendorong masyarakat untuk bekerja di Luar negeri.

Menurutnya, sikap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut bukan menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran, justru terkesan mendukung tagar #kaburajadulu yang sempat viral di kalangan Anak Muda.

“Menjadi ironi di saat kita berupaya menekan fenomena #kaburajadulu tapi pemangku kepentingan justru terkesan mendukungnya,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima astakom.com, Selasa (1/7).

Menurutnya, dorongan kepada masyarakat untuk mencari peluang kerja di negeri orang bukan solusi jangka panjang mengatasi permasalahan angka pengangguran, melainkan hanya sebatas jalan pintas.

Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu menilai, solusi ideal seharusnya mengarah pada pembangunan ekosistem ketenagakerjaan dalam negeri yang berbasis pada peningkatan potensi lokal, seperti sektor UMKM, ekonomi desa, dan padat karya.

“Di mana keberpihakan negara terhadap industrialisasi berbasis potensi lokal? Bagaimana nasib UMKM, ekonomi desa, dan sektor-sektor padat karya yang semestinya menyerap jutaan angkatan kerja?” tukasnya.

Nurhadi juga menekankan pentingnya reformasi kebijakan tenaga kerja berbasis penciptaan kerja bermartabat, bukan sekadar mendorong ekspor tenaga kerja. Ia menegaskan, penyediaan Lapangan Pekerjaan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan pemerintah.

“Negara seharusnya memobilisasi sumber daya dan kebijakan ke dalam menciptakan pekerjaan yang layak, bukan hanya tersedia,” ucap Nurhadi.

Terakhir, ia mengingatkan bahwa pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri juga tidak boleh dilakukan serampangan serampangan.

Menurutnya, perlu ada kesiapan sistem pelatihan dan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan PMI terhindar dari kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi yang selama ini belum tertangani dengan baik oleh pemerintah.

“Jangan sampai negara melepas warganya ke pasar kerja global tanpa perisai yang memadai,” tegasnya.