astakom, Bojonegoro – Anggota Komisi XI DPR RI, Wihadi Wijanto, mendorong sinergi antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Pengawasan dan Pelayana
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperkuat sinergi lintas lembaga untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di berbagai titik rawan perbatasan Indonesia.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal (Satgas BKC Ilegal).
Komisi XI DPR RI menyepakati peningkatan target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi kisaran 1,18 persen hingga 1,30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama memastikan penerimaan negara, khususnya penerimaan kepabeanan dan cukai bakal tetap optimal, meskipun penerapanan cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) batal diterapkan tahun ini.
Pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan pungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), yang sebelumnya direncanakan pada tahun 2025 ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta semua jajarannya, utamanya yang bertugas di Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk bersungguh- sungguh dalam menjalankan tugas.
Jamaah haji Indonesia yang pulang dari Tanah Suci tahun ini mendapatkan kabar baik. pasalnya, pemerintah telah resmi membebaskan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk barang bawaan dan barang kiriman jamaah.
Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati pada Jumat (23/5).
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati telah resmi melantik Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, pada Jumat (23/5).
