LPS Tekankan 5 Agenda Terintegrasi Genjot Ekonomi Syariah, Danantara Syariah Masuk Opsi
astakom.com, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu tekankan pentingnya mengeksekusi agenda besar lintas sektor secara terpadu buat mendongkrak kinerja ekonomi syariah atau Eksyar Indonesia pada 2027. Dia bilang kalau agenda ini nggak bisa dijalankan sendiri-sendiri, semuanya harus seirama dan terintegrasi.
"Ada lima agenda besar yang harus dilaksanakan secara terintegrasi. Kelima agenda tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah," kata Anggito dalam forum Outlook Ekonomi Syariah di Kampus Tazkia, Bogor, dikutip astakom.com pada Senin (16/11/2026).
Selama ini masalah utamanya tuh gara-gara aset dan kelembagaan yang masih kepisah-pisah. Kajian LPS memetakan delapan kelompok aset komersial keuangan syariah negara dan daerah senilai indikatif Rp928 triliun. Rinciannya, 56,3 persen pada perbankan syariah BUMN, 18,2 persen pembiayaan negara, 16,4 persen gabungan bank umum syariah BUMD beserta unit usaha syariah BPD, dan sisanya di pasar modal, BPRS, serta asuransi. Ada juga penjaminan di luar surat berharga syariah negara dan sukuk sekitar Rp1.900 triliun yang diperlakukan terpisah.
Kajian awal LPS memperkirakan kebutuhan penguatan modal indikatif sekitar Rp150 triliun untuk menjalankan konsolidasi bertahap hingga 2030 demi meningkatkan kapasitas pembiayaan produktif, menekan biaya intermediasi, serta memperkuat daya saing perbankan syariah. Sebanyak 53,3 persen kebutuhan itu dapat ditempuh lewat penggabungan dan 46,7 persen melalui penguatan permodalan, bergantung pada valuasi aset serta kesiapan kelembagaan saat transaksi.
Opsi hadirnya Danantara Syariah
Gagasan konsolidasi itu turut memunculkan opsi strategis pembentukan Danantara Syariah sebagai platform investasi pembangunan ekosistem ekonomi syariah yang patut dikaji secara terbuka dan serius.
Alih-alih sekadar menjadi entitas baru, instrumen ini diharapkan mempertemukan kekuatan pembiayaan, investasi, industri halal, kewirausahaan, serta ekosistem yang saling terhubung dengan proyeksi indikatif kenaikan pangsa ekosistem dari 12,3 persen menjadi 17,3 persen dalam lima tahun ke depan.
Dari sisi kebijakan, Anggito menyoroti Danantara Syariah bisa dikembangkan sebagai platform investasi jangka panjang untuk membiayai sektor prioritas meliputi industri halal, ketahanan pangan, kesehatan, energi terbarukan, dan pengembangan UMKM.
"Danantara Syariah harus dibangun atas prinsip amanah, profesionalisme, transparansi, dan tata kelola yang baik," kata Anggito.
Inovasi digital dan kripto
Pada agenda inovasi instrumen digital, Anggito menggarisbawahi transformasi ekonomi syariah mesti merespons perubahan cepat teknologi keuangan, termasuk aset kripto, tokenisasi aset, dan instrumen berbasis blockchain.
Berdasarkan forum Ijtima Ulama 2021, penggunaan kripto sebagai mata uang dinyatakan haram, sedangkan perdagangan aset kripto sebagai komoditas bisa memenuhi ketentuan syariah selama punya karakteristik barang atau aset sah, dasar jelas, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tokenisasi aset riil, sukuk digital, serta teknologi pencatatan kepemilikan berpeluang meningkatkan efisiensi transaksi dan menurunkan biaya administrasi. Kebijakan tahun 2027 pun tidak sekadar berkutat pada menerima atau menolak secara umum.
"Yang lebih penting adalah membedakan antara inovasi digital yang memiliki nilai ekonomi dengan aktivitas spekulasi yang berpotensi merugikan masyarakat," tutur Anggito.
Reformasi dana sosial
Anggito juga ngespill soal agenda reformasi pengelolaan dana haji dan filantropi Islam, termasuk zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana sosial.
"Saya memandang reformasi dana sosial perlu diarahkan dari pendekatan semata-mata menyalurkan bantuan konsumtif menjadi instrumen tujuan pengukuran hasil pemberdayaan ekonomi yang terukur," kata dia.
Tantangan eksyar
Tantangan lainnya bersumber dari kesenjangan pemahaman masyarakat lewat Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 oleh OJK, LPS, dan BPS yang mendapati tingkat inklusi keuangan syariah baru sekitar sepertiga dari tingkat literasinya.
Program literasi pun perlu diintegrasikan dengan akses pembiayaan dan digitalisasi layanan bagi UMKM serta pesantren agar makin relatable.
Anggito mengingatkan bahwa tingginya catatan aset nggak bisa langsung dianggap sebagai dampak ekonomi karena PDB mengukur nilai tambah nyata.
"Pengukuran PDB syariah harus dibangun berdasarkan metode statistik yang konsisten dengan sistem neraca nasional," pungkasnya. (Shnty/aNs)
Gen Z Takeaway
Penguatan ekonomi syariah Indonesia pada 2027 nggak cukup hanya mengandalkan besarnya aset, tetapi juga butuh konsolidasi lintas sektor yang lebih solid. Ketua LPS Anggito Abimanyu mendorong lima agenda besar yang harus berjalan terintegrasi, mulai dari penguatan permodalan perbankan syariah, penjajakan Danantara Syariah, inovasi digital dan kripto, hingga reformasi dana sosial Islam. Dengan potensi aset mencapai Rp928 triliun dan kebutuhan penguatan modal sekitar Rp150 triliun, peluang ekonomi syariah sebenarnya besar. Tantangannya sekarang adalah memastikan seluruh potensi tersebut benar-benar menghasilkan nilai tambah, memperluas pembiayaan produktif, dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.









