Polri Akan Dalami Kemungkinan Aktor Lain Terkait Penyadapan di Balik LSP

Penulis: Alfian Tegar
Editor: Anri Syaiful
Selasa, 17 November 2026 | 21:00 WIB
Polri Akan Dalami Kemungkinan Aktor Lain Terkait Penyadapan di Balik LSP
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir. [Dok. Humas Polri]

astakom.com, Jakarta — Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa Polri masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. 

Pendalaman ini dilakukan untuk menelusuri apakah tersangka LSP bekerja sendiri atau ada pihak lain di balik perkara tersebut.

"Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami," ujar Isir saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Isir, Polri serius mengusut kasus dugaan penyadapan tersebut. Keseriusan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, kata dia, ditunjukkan melalui pembentukan tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin.

Ia meyakini tim khusus tersebut akan menelusuri seluruh bukti dan indikasi yang berpotensi mengarah pada keterlibatan tersangka lain di balik LSP.

Dugaan perintah penyadapan mengarah ke LSP

Sebelumnya, Kapolri mengungkapkan bahwa Jenderal LSP diduga menjadi sosok yang memerintahkan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa.

Selain LSP, tiga perwira tinggi Polri lainnya, yakni AS, EH, dan SU, juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.

“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon (Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri, red.) AS,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Suyudi juga menyebut LSP diduga tidak hanya memberikan perintah, tetapi turut menerima hasil akhir penyadapan atau berperan sebagai end user.

“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” katanya.

Peran tiga Perwira Tinggi dalam kasus penyadapan

Suyudi kemudian memaparkan dugaan keterlibatan tiga tersangka lainnya. SU, yang menjabat sebagai Kepala Divisi TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga menjadi Dewan Penasihat Monitoring Center Bareskrim Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.

SU juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabag Mon kepada LSP. Laporan tersebut terdiri atas laporan harian dan laporan analisis.

Sementara itu, EH yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabag Mon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap sejumlah target dari SU. Perintah tersebut disebut berasal dari LSP.

EH juga diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.

Adapun AS diduga bertugas melaporkan hasil penyadapan kepada LSP sekaligus memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.

"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," kata Suyudi.

Kasus ini masih dalam proses pendalaman. Polri melalui tim khusus akan menelusuri bukti dan kemungkinan keterlibatan pihak lain untuk mengungkap rangkaian dugaan penyadapan tersebut secara menyeluruh. (aLf/aNs)

Gen Z Takeaway

Polri masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Melalui tim khusus yang dipimpin Kabareskrim, penyidik menelusuri bukti serta peran empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk dugaan perintah penyadapan, penerimaan hasil, hingga penghapusan data elektronik.

listyo sigit prabowo Polri penyadapan Penyadapan Ilegal Penyadapan Presiden Penyadapan Presiden Prabowo Subianto

Infografis

Terkini