Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri!

Penulis: Alfian Tegar
Editor: Henni Rachma Sari
Selasa, 17 November 2026 | 20:06 WIB
Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri!
Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menggelar sidang etik terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS terkait kasus dugaan penyadapan ilegal. [Dok. Humas Polri]

astakom.com, Jakarta — Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS atau Eko Hadi Santoso yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri pada Selasa (17/11/2026) memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Meski demikian, EHS menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan putusan tersebut menjadi bukti komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi terhadap setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.

Menurutnya, keputusan ini juga sejalan dengan program Kapolri melalui konsep Bersih ke Dalam. Upaya tersebut menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus dibangun dari integritas setiap personel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

"Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law," kata Trunoyudo dalam doorstop di Lobby Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa (17/11/2026) malam.

Sidang berlangsung sembilan jam, hadirkan sembilan saksi

Sidang KKEP terhadap EHS berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri, Gedung Presisi 3, Lantai 2, Mabes Polri.

Persidangan dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., dengan menghadirkan sembilan saksi. Salah satunya merupakan saksi yang meringankan berinisial DR atas permintaan terduga pelanggar.

Dalam persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait aktivitas akses ilegal (illegal access), berupa penyadapan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Atas pelanggaran tersebut, komisi sidang menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku EHS merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Putusan tersebut mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.

Trunoyudo menegaskan, prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum menjadi landasan utama dalam penegakan aturan internal Polri. Artinya, setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

"Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel," tegasnya.

EHS ajukan banding, proses pidana berlanjut

Menanggapi pengajuan banding EHS, Trunoyudo menjelaskan bahwa proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.

Nantinya, Komisi Banding akan dibentuk untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.

Sementara itu, setelah menerima sanksi administratif PTDH, EHS akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses pidana yang ditangani penyidik Bareskrim.

Dalam kesempatan yang sama, Trunoyudo turut menyampaikan bahwa sidang kode etik terhadap LSP dijadwalkan berlangsung pekan depan. Kepastian jadwal akan diumumkan setelah kesiapan pemeriksa, khususnya Bidang Kode Etik Propam Polri, dipastikan.

Kompolnas nilai persidangan berjalan sesuai aturan

Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, yang menyaksikan langsung persidangan, menilai proses sidang KKEP telah berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, seluruh pihak mendapat kesempatan untuk memberikan keterangan, menjelaskan alur kewenangan, serta mengungkap fakta dan peristiwa yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Terduga pelanggar juga diberi ruang untuk menghadirkan saksi yang meringankan serta menyampaikan pembelaan.

"Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga," kata Choirul Anam.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam persidangan terdapat pernyataan penyesalan dan permintaan maaf dari terduga pelanggar. Meski begitu, EHS tetap menyatakan akan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan.

Kompolnas turut memantau jalannya persidangan sejak pagi hingga sore, mulai dari pemeriksaan saksi, penyampaian pembelaan, hingga penuntutan yang berlangsung cukup mendalam.

Menutup keterangannya, Trunoyudo mengapresiasi masyarakat dan insan pers yang terus memberikan perhatian, kritik, serta masukan terhadap upaya pembenahan institusi Polri.

Ia menilai partisipasi publik dan media memiliki peran penting dalam mengawal perubahan internal agar tetap berjalan sesuai harapan masyarakat.

"Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi teman-teman media dan masyarakat luas. Kami mengapresiasi setiap masukan, informasi, serta kontrol sosial yang diberikan. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat," tuturnya. (aLf/RaM)

Gen Z Takeaway

Putusan PTDH terhadap EHS menjadi bagian dari komitmen Polri dalam membenahi institusi melalui penegakan kode etik tanpa pandang jabatan. Terkait dugaan pemufakatan penyadapan ilegal, EHS masih memiliki hak mengajukan banding dan akan menjalani proses pidana di Bareskrim. Kompolnas menilai persidangan berlangsung sesuai aturan, sementara Polri menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

penyadapan Penyadapan Ilegal Penyadapan Presiden Penyadapan Presiden Prabowo Subianto Polri

Infografis

Terkini