Polri Jadwalkan Sidang Etik Eks Kapolri LSP Kasus Penyadapan Pekan Depan

Penulis: Alfian Tegar
Editor: Anri Syaiful
Selasa, 17 November 2026 | 19:01 WIB
Polri Jadwalkan Sidang Etik Eks Kapolri LSP Kasus Penyadapan Pekan Depan
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir. [dok. Humas Polri]

astakom.com, Jakarta — Polri memastikan proses penegakan kode etik terhadap mantan Kapolri LSP yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik segera berlanjut. Sidang etik terhadap LSP direncanakan berlangsung pekan depan.

"Sidang etik dijadwalkan minggu depan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Meski jadwal pelaksanaannya sudah dipastikan, Isir belum mengungkap tanggal pasti persidangan mantan Kapolri tersebut.

EHS jalani persidangan lebih dulu

Sebelum sidang LSP digelar, Polri lebih dahulu memproses perkara etik perwira tinggi berinisial EHS yang juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.

Persidangan EHS dilaksanakan di Gedung Divisi Propam Polri. Komjen Pol. Hendro Pandowo bertindak sebagai ketua sekaligus anggota komisi, dengan Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota.

Komisi sidang juga diperkuat tiga anggota lainnya, yakni Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.

Sementara itu, proses etik terhadap tersangka SU belum memiliki kepastian waktu. Polri masih mempertimbangkan kondisi kesehatan SU yang saat ini sedang menjalani perawatan.

"SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi," jelas Isir.

Empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal

Untuk diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka adalah LSP, AS, EH, dan SU.

Sebelumnya, Divpropam Polri juga telah menyelenggarakan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap AS pada Selasa (10/11/2026).

Hasil persidangan tersebut menetapkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap AS. Namun, yang bersangkutan menyatakan keberatan dan memilih menempuh upaya banding atas keputusan majelis. (aLf/aNs)

Gen Z Takeaway

Polri menjadwalkan sidang etik mantan Kapolri LSP terkait kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik pada pekan depan. Sementara itu, EHS telah menjalani persidangan, sedangkan jadwal SU masih menunggu kondisi kesehatannya. Sebelumnya, AS telah dijatuhi sanksi PTDH dan menyatakan akan mengajukan banding.

listyo sigit prabowo Polri penyadapan Penyadapan Ilegal Penyadapan Presiden Penyadapan Presiden Prabowo Subianto

Infografis

Terkini