Ketua MPR: Cawapres Pengganti Gibran Tak Harus Berasal dari Partai Politik
astakom.com, Jakarta — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak mewajibkan calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai politik (parpol).
Menurut Muzani, konstitusi hanya mengatur bahwa Presiden mengajukan dua nama calon wapres tanpa menentukan latar belakang maupun asal partai dari kandidat yang diusulkan.
"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang itu," ujar Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Meski tidak ada kewajiban tersebut, Muzani meyakini Presiden Prabowo Subianto akan tetap memperhitungkan aspirasi partai-partai politik yang sebelumnya menjadi pengusung dalam Pilpres 2024.
"Saya kira Presiden mempertimbangkan itu," kata Muzani.
Mekanisme pemilihan Cawapres pengganti Gibran
Sementara itu, mekanisme pengajuan dua kandidat wapres pengganti Gibran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
Dalam Pasal 46 UU MD3, Presiden diwajibkan menyampaikan dua nama calon wapres berikut dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR. Pengajuan tersebut harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.
Setelah menerima usulan, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden.
Ketentuan tersebut juga menjelaskan bahwa kandidat dengan perolehan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wapres. Namun, jika kedua calon memperoleh suara yang sama, MPR harus mengulang pemungutan suara sebanyak satu kali.
Apabila hasil pemilihan ulang masih menghasilkan jumlah suara yang imbang, keputusan akhir diserahkan kepada Presiden untuk menentukan satu dari kedua kandidat tersebut.
MPR bentuk tim verifikasi kandidat
Selain UU MD3, mekanisme pengusulan calon wapres juga tercantum dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Aturan ini mengatur tahapan pembentukan tim verifikasi untuk memeriksa persyaratan kandidat.
Pasal 136 ayat (1) menyebutkan bahwa Presiden harus menyerahkan dua nama calon wapres beserta seluruh dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna berlangsung.
Selanjutnya, Pasal 136 ayat (2) mengatur bahwa MPR mengadakan rapat gabungan untuk membentuk tim verifikasi. Pembentukan tim tersebut harus dilakukan paling lambat 2 x 24 jam sebelum tenggat waktu 14 hari bagi Presiden untuk menyerahkan dua nama kandidat. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa UUD 1945 tidak mewajibkan calon wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai politik. Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua kandidat, meski tetap diyakini mempertimbangkan partai pengusung Pilpres 2024. Selanjutnya, MPR akan memilih satu kandidat melalui sidang paripurna sesuai mekanisme UU MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.
