Begini Proses Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran di MPR, Presiden Bisa Langsung Pilih
astakom.com, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bakal menggelar rapat paripurna pengganti Gibran Rakabuming Raka yang telah berhenti menjabat sebagai wakil presiden. Rapat digelar pada 2 Desember 2026, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang mekanisme pengisian jabatan.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Udayana Jimmy Usfunan menjelaskan presiden mempunyai waktu maksimal 14 hari sebelum tanggal 2 Desember 2026 untuk mengirimkan nama calon wakil presiden ke MPR.
“Itu maksimal presiden kirimkan 2 nama,” kata Jimmy saat berbincang dengan astakom.com, Jumat (13/11/2026).
Selanjutnya, kata Jimmy, setelah 2 nama dikantongi maka MPR akan mulai melakukan verifikasi. Sesuai dalam tata tertib MPR.
“Tim verifikasi akan mengecek kelengkapan dokumen, administrasi dan sebagainya,” tambah Jimmy.
Hasil verifikasi itulah yang nantinya dibawa ke dalam rapat paripurna MPR.
Sistem Voting
Setelah 2 nama calon wakil presiden dibawa ke rapat paripurna, selanjutnya akan digelar voting. “Sistemnya di rapat paripurna voting. Dan langsung pemilihan,” tuturnya.
Jimmy menjelaskan, jika nantinya hasil voting berakhir sama maka akan langsung digelar proses voting kedua.
“Kalau seandainya perolehan suara sama. Maka akan voting ulang. di hari yang sama. Langsung.”
Presiden bisa pilih langsung
Jika hasil voting kedua kembali memperoleh hasil yang sama, maka saat itulah presiden berperan. “Presiden yang menentukan kalau voting yang kedua hasilnya sama atau seimbang lagi.”
Untuk mekanismenya, kata Jimmy, bisa melalui jarak jauh. Atau presiden hadir ke dalam ruang rapat paripurna. “Tapi sepertinya presiden tidak mungkin hadir. Karena itu bisa diartikan bentuk intervensi. Untuk mekanismenya bisa dari jara jauh,” kata Jimmy.
Mekanisme pengisian jabatan wapres
Melansir astakom.com, Sebelumnya diberitakan Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden pada Kamis (12/11/2026). Kondisi tersebut membuat posisi orang nomor dua di Indonesia kini kosong.
Mekanisme pengisian jabatan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Aturan itu menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti.
Calon wakil presiden yang akan dipilih berasal dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Dengan ketentuan tersebut, Indonesia harus sudah memiliki wakil presiden baru sebelum 12 Januari 2027. Proses pergantian ini pun menjadi momentum penting untuk menentukan sosok yang akan mendampingi Presiden Prabowo dalam melanjutkan agenda pemerintahan. (RaM)
Gen Z Takeaway
Menurut laporan astakom.com yang mengutip penjelasan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana Jimmy Usfunan, proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka akan digelar lewat rapat paripurna MPR pada 2 Desember 2026 mendatang. Sesuai aturan main di Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden Prabowo punya waktu maksimal 14 hari sebelum tanggal rapat tersebut untuk menyetorkan maksimal dua nama kandidat buat diverifikasi administrasinya oleh tim MPR sebelum lanjut ke tahap voting. Menariknya, kalau hasil voting di rapat paripurna nanti berakhir imbang, bakal langsung digelar voting ulang di hari yang sama, dan seandainya masih seri juga, Presiden yang bakal turun tangan menentukan langsung dari jarak jauh biar enggak terkesan intervensi sehingga Indonesia dipastikan sudah punya RI-2 baru sebelum tenggat waktu konstitusi pada 12 Januari 2027.
