Mendagri Tito Karnavian Usul Hapus Denda bagi Warga Bepergian Tanpa KTP atau IKD

Editor: Henni Rachma Sari
Selasa, 17 November 2026 | 06:06 WIB
Mendagri Tito Karnavian Usul Hapus Denda bagi Warga Bepergian Tanpa KTP atau IKD
Mendagri Muhammad Tito Karnavian. (Kemendagri).

astakom.com, Jakarta - Kabar melegakan datang bagi masyarakat yang kerap panik saat lupa mengantongi kartu identitas ketika bepergian. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan penghapusan sanksi denda administratif bagi penduduk yang tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD) saat beraktivitas di luar rumah. Rencana kebijakan baru ini nantinya bakal dimasukkan ke dalam draf Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).

Usulan strategis tersebut disampaikan langsung oleh Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11/2026). Dalam forum pembahasan tersebut, ia menekankan bahwa pengaturan sanksi di dalam RUU Adminduk semestinya dirancang secara proporsional agar tidak menyulitkan warga.

“Sanksi tidak dirumuskan secara berlebihan sehingga justru menghambat pemenuhan hak penduduk atau pelaksanaan pelayanan, meskipun tetap ada,” ujar Tito di hadapan jajaran anggota dewan.

Transisi bertahap menuju identitas digital

Salah satu alasan kuat di balik penghapusan denda ini berkaitan dengan tingkat kepemilikan IKD secara nasional yang tercatat baru menyentuh angka sekitar 11 persen. Mengingat persentasenya yang masih tergolong rendah, Tito menilai pemerintah perlu bersikap adil dengan memberikan ruang serta waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi beralih ke layanan identitas digital secara bertahap.

“Kepemilikan IKD masih perlu didorong secara bertahap, yang saat ini sudah tadi 11 persen, baru 11 persen.Jadi kita harus, kami harus fair juga perlu dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

Lebih jauh, Mendagri berpandangan bahwa mewajibkan warga untuk selalu membawa identitas digital dalam segala kondisi justru berpotensi membebani masyarakat. Kebijakan semacam itu pun dinilai kurang selaras dengan prinsip pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh lapisan warga negara.

“Sementara kewajiban yang membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi membebani penduduk dan tidak sejalan dengan prinsip layanan inklusif,” ungkap Tito menegaskan pandangannya.

Fokus pada edukasi dan evaluasi sanksi penyelenggara

Daripada mengandalkan hukuman denda, pemerintah memandang bahwa upaya mendongkrak kepatuhan masyarakat jauh lebih efektif bila ditempuh lewat jalur sosialisasi yang masif, kemudahan akses, serta penguatan sistem layanan verifikasi identitas. Menariknya, di samping mengusulkan penghapusan denda bagi warga biasa, pemerintah juga turut mencermati ulang rumusan sanksi administratif yang ditujukan bagi para pegawai maupun pejabat penyelenggara administrasi kependudukan. (RaM)

Gen Z Takeaway

Mendagri Tito Karnavian baru saja mengusulkan penghapusan denda administratif buat warga yang bepergian tanpa bawa KTP elektronik atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) lewat RUU Adminduk saat rapat bareng Komisi II DPR RI pada Senin (16/11/2026)! Keputusan ini diambil secara fair karena kepemilikan IKD secara nasional baru mentok di angka 11 persen, jadi mewajibkan warga bawa identitas digital setiap saat dinilai terlalu membebani dan kurang inklusif. Daripada langsung kasih sanksi denda ke masyarakat, pemerintah lebih milih fokus ngenalin sistem ini lewat sosialisasi dan mempermudah akses verifikasi identitas, sembari tetap mengevaluasi aturan sanksi buat para petugas atau pejabat penyelenggara adminduknya sendiri.

Mendagri Tito Karnavian Denda KTP Kemendagri

Infografis

Terkini