Cegah Mahasiswa Terlantar di Mesir, Kemenag Rancang Regulasi Baru
astakom.com, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) bersiap merancang Peraturan Menteri Agama (PMA) demi merapikan sistem keberangkatan sekaligus proses pendidikan mahasiswa Indonesia di Mesir. Langkah ini diambil untuk memperjelas alur pemberangkatan, memperketat pengawasan pihak pengirim, serta menjamin para pelajar benar-benar fokus menuntut ilmu sesuai ekspektasi awal.
Modus visa turis jadi sorotan
Wakil Menteri Agama (Wamenag) menekankan kalau perbaikan sistem ini menjadi langkah utama untuk memproteksi anak bangsa yang berambisi kuliah di luar negeri. Pemerintah tidak ingin impian besar para siswa serta pengorbanan orang tua justru dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Tujuan kita menyelamatkan anak-anak itu. Kita ingin setiap anak yang berangkat ke sana memang benar-benar karena niatnya belajar. Mereka berangkat untuk menuntut ilmu, bukan justru menghadapi persoalan yang membuat tujuan pendidikannya tidak tercapai,” tutur Wamenag pada rapat koordinasi terkait tata kelola pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir, di Kantor Kemenag, dikutip oleh astakom pada Jumat (13/11/2026).
Wamenag menghighlight sejumlah laporan mengenai pelajar asal Tanah Air yang diterbangkan ke Negeri Piramida dengan embel-embel studi, namun realitanya jauh panggang dari api karena mereka tidak menjalani perkuliahan semestinya. Alih-alih fokus belajar, sebagian dari mereka justru keteteran mengurus tempat tinggal, biaya hidup, bahkan terpaksa hustle mencari penghasilan sendiri. Padahal, orang tua di rumah sudah mengeluarkan uang demi masa depan pendidikan anak mereka.
“Intinya kita ingin, setiap anak yang berangkat ke sana itu karena niatnya belajar, memang betul belajar. Jangan sampai orang tua sudah punya harapan besar, sudah mengirimkan anaknya dengan biaya yang tidak sedikit, tetapi ternyata anak tersebut tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuan awal keberangkatannya,” sambungnya.
Belasan ribu pelajar tanpa izin
Dalam forum tersebut, Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Arskal Salim, membeberkan fakta kalau populasi pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir kini telah tembus lebih dari 20 ribu orang. Ironisnya, separuh lebih atau di atas 10 ribu mahasiswa tercatat belum mengantongi izin tinggal yang sah. Ditemukan pula modus keberangkatan memakai visa turis yang baru diurus alih statusnya menjadi visa pelajar setelah mendarat di Mesir.
Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa mekanisme pemberangkatan dari dalam negeri wajib dibenahi total. Sistem rekomendasi satu pintu yang sudah diterapkan sejauh ini pun dinilai masih menyisakan banyak celah di lapangan.
Aturan lama kurang mengikat
Dari aspek legalitas, Kepala Biro Hukum Kemenag, Imam Syaukani, menilai aturan sebatas surat edaran tidak cukup powerful untuk mengikat pihak-pihak eksternal di luar kementerian. Kehadiran PMA diharapkan menjadi senjata hukum yang tegas untuk menertibkan seluruh ekosistem pemberangkatan mahasiswa ke Mesir.
“Surat edaran itu sifatnya lebih ke imbauan. Jadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada pihak lain di luar Kementerian Agama. Karena itu, perlu dipikirkan instrumen regulasi yang lebih kuat, sehingga pengaturan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemberangkatan ini memiliki dasar hukum yang jelas,” ucapnya.
Wamenag turut memetakan tiga pintu utama keberangkatan pelajar ke Mesir, mulai dari kantor Kemenag daerah, pesantren atau madrasah, hingga jalur perantara alias mediator. Seluruh jalur ini nantinya wajib memiliki SOP dan tanggung jawab yang transparan agar tidak ada lagi pihak yang lepas tangan.
Di sisi lain, Atase Pendidikan KBRI Mesir, Ustaz Muta’ali, menyambut positif penguatan regulasi ini. Namun, ia memberi catatan agar aturan baru tersebut tetap ramah terhadap lembaga pendidikan yang memang sudah memiliki jalur resmi dan rekam jejak valid dengan Universitas Al-Azhar, sehingga pengawasan berjalan tepat sasaran tanpa mematikan akses pendidikan yang sudah tertata rapi.
Kemenag bentuk tim kerja khusus
Sebagai langkah gerak cepat, Wamenag menginstruksikan penyusunan draf surat keputusan pembentukan tim kerja untuk segera disodorkan kepada Menteri Agama. Tim ini bertugas merumuskan peta jalan sekaligus bahan koordinasi lintas kementerian bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
“Nanti mungkin kasih sama saya dulu, saya ketemu dulu dengan menterinya, supaya dia mengundang menteri-menteri yang terkait dengan apa yang sedang kita bahas,” ungkap Wamenag pada saat mengarahkan tindak lanjut pembahasan.
Melalui terobosan ini, pemerintah menargetkan terciptanya ekosistem pendidikan luar negeri yang aman, tertib, dan terjamin sejak mahasiswa menginjakkan kaki di bandara keberangkatan hingga lulus studi.
“Mudah-mudahan ini menjadi sebuah legacy sehingga anak-anak kita yang memang bercita-cita sekolah ke luar, itu benar-benar mendapatkan hasil sebagaimana harapan kita semua,” tutupnya. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Kuliah di luar negeri memang impian banyak orang, tapi jangan sampai FOMO bikin kamu asal berangkat lewat jalur abu-abu yang berujung zonk di negeri orang. Langkah Kemenag bikin regulasi yang lebih strict ini jadi reminder penting buat calon mahasiswa agar selalu double check legalitas agen maupun jalur keberangkatan, supaya energi dan biaya orang tua benar-benar terfokus buat ngejar gelar, bukan habis buat ngurusin drama izin tinggal.
