Satu Suara, 110 Anggota PDIP Siap Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Wapres Gibran
astakom.com, Jakarta - Dinamika politik di Senayan makin memanas setelah Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR mengambil sikap tegas terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seluruh anggota fraksi berlogo banteng moncong putih ini sepakat bulat untuk menggalang Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Keputusan Bulat Rapat Pleno Fraksi PDIP di DPR
Kesepakatan penting ini diketuk dalam rapat pleno internal yang digelar pada Rabu (11/11/2026). Dari total 110 anggota Fraksi PDIP yang berada di parlemen, sebanyak 102 orang hadir secara langsung, sementara delapan anggota lainnya berhalangan hadir lantaran sakit atau meminta izin.
Ketua Fraksi PDIP DPR, Utut Adianto, mengonfirmasi langkah politik tersebut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan. "Artinya kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi," kata Utut, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan kemantapan fraksinya tanpa keraguan. "Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat," sambungnya.
Soliditas 110 Anggota dan Rujukan Konstitusi
Saat disinggung mengenai jumlah personel yang diturunkan untuk menandatangani berkas pengajuan HMP ke meja pimpinan DPR, Utut menyatakan bahwa seluruh 110 anggota Fraksi PDIP siap digerakkan secara penuh. Soliditas ini lahir dari prinsip komando demokrasi yang dianut internal fraksi.
"Kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya," tutur Utut.
Utut menjelaskan bahwa penentuan langkah politik ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Adapun penjabaran detail teknis dan dasar pertimbangan pengajuan HMP akan disampaikan langsung oleh anggota Fraksi PDIP di Komisi III DPR. Terkait waktu penyerahan berkas, fraksi masih menunggu mekanisme internal parlemen melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPR. "Kalau ini kita harus ke pimpinan DPR, biar supaya ada Bamus segera," jelas dia.
Hormati Jalur Hukum PTUN Gibran dan Pesan Perdamaian
Mengenai rencana Gibran yang berencana mengambil langkah hukum via Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) demi membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya, PDIP menegaskan tidak akan mengintervensi atau menghalangi hak pribadi tersebut.
"Terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi," ujar Utut.
Kendati demikian, Utut berpesan agar seluruh pihak menyikapi dinamika politik yang tengah berjalan dengan dingin dan bijaksana. "Yang paling penting kita jaga, kita ini berbangsa bernegara kita bersaudara. Apapun keputusannya kita jalani dengan damai. Sekali lagi kita jalani dengan damai," kata dia.
Respons Istana Usai Niatan Mundur Wapres Mengemuka
Langkah tegas PDIP ini bergulir di tengah gelombang kejutan politik sebelumnya, di mana Wapres Gibran telah menyampaikan niat pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).
Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi perihal pembicaraan empat mata tersebut. "Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri," kata Prasetyo Hadi di Istana Negara.
Menanggapi wacana HMP yang terus bergulir deras di Senayan, pihak Istana menyatakan sikap terbuka dan menghormati penuh koridor politik yang dijalankan oleh anggota dewan. "Itu tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," ujarnya. (RaM)
Gen Z Takeaway
No debat! Fraksi PDIP di DPR resmi solid match 100% buat makai Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Mas Gibran, menegaskan kalau 110 anggotanya siap all-in tempuh jalur konstitusi. Di sisi lain, PDIP tetap santai dan enggak masalah kalau Mas Gibran mau fight di PTUN buat urusan dokumennya, sementara pihak Istana juga memilih respect dan stay chill menghadapi maneuver politik Senayan ini setelah sebelumnya Mas Gibran sempat nyatain niat mundur ke Pak Prabowo.
