Kapolri Jenderal Suyudi Tentukan Langsung Majelis Sidang Etik Listyo Sigit Prabowo Terkait Kasus Penyadapan
astakom.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bakal menentukan secara langsung susunan perangkat majelis sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang akan mengadili mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penunjukan majelis ini dilakukan untuk menyidangkan dugaan keterlibatan Listyo Sigit dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh nasional.
Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik ini digelar bagi personel kepolisian berstatus anggota aktif, termasuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Listyo Sigit sebagai tersangka bersama tiga perwira tinggi (pati) Polri lainnya, yakni Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Slamet Uliandi, dan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
"Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh bapak kapolri," ungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir saat memberikan keterangan kepada wartawan, dikutip Rabu (11/11/2026).
Jaminan Prosedur Tanpa Perlakuan Istimewa
Selain penetapan susunan majelis yang diarahkan langsung oleh Kapolri Suyudi, Johnny memastikan tidak akan ada perlakuan khusus terhadap Listyo Sigit maupun para perwira tinggi lain yang terseret dalam kasus penyadapan ini selama proses persidangan berlangsung. Ia menegaskan bahwa institusi Polri memegang teguh sistem serta prosedur yang baku sebagai panduan persidangan.
"Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa," tegas Johnny.
Irjen Ahrie Sonta Menjadi Perwira Tinggi Pertama yang Dipecat
Di sisi lain, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution resmi menjadi perwira tinggi pertama yang dijatuhi sanksi pemecatan dari kepolisian terkait skandal penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Putusan pemberhentian tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim etik dalam persidangan yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026).
"Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri," terang Johnny. Selain sanksi pemecatan secara tidak hormat, perbuatan yang dilakukan Irjen Ahrie Sonta juga dinilai majelis etik sebagai tindakan tercela.
Ancaman Pidana 10 Tahun Penjara dan Pelapisan Pasal
Dalam kasus perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto ini, Bareskrim Polri total telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol Slamet Uliandi.
Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, meliputi Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1), dengan ancaman hukum pidana maksimal 10 tahun penjara. (RaM)
Gen Z Takeaway
Plot twist institusi kepolisian makin memanas! Kapolri Jenderal Suyudi bakal turun tangan langsung buat milih majelis sidang etik KKEP yang mau mengadili eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas kasus dugaan penyadapan ilegal ke Presiden Prabowo dan beberapa pejabat. Nggak ada istilah pilih kasih atau jalur khusus, Irjen Ahrie Sonta bahkan udah duluan kena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat, sementara 4 pati Polri yang terseret kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman penjara sampai 10 tahun.
