Update Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Seret Jenderal Listyo, Menko Yusril Tegaskan Tak Ada Pembentukan Satgas

Editor: Henni Rachma Sari
Senin, 9 November 2026 | 16:39 WIB
Update Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Seret Jenderal Listyo, Menko Yusril Tegaskan Tak Ada Pembentukan Satgas
Menko Yusril Ihza Mahendra. [Humas Kemenko Imipas]

astakom.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan sikap resminya terkait kasus dugaan penyadapan yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa penanganan perkara ini sepenuhnya dipercayakan kepada pihak kepolisian. Pemerintah juga memastikan tidak ada rencana untuk membentuk satuan tugas (satgas) maupun tim khusus usut kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Yusril mengungkapkan bahwa proses hukum saat ini sedang bergulir intensif di Bareskrim Polri. Tim penyidik masih terus mendalami keterkaitan dugaan penyadapan tersebut dengan potensi tindak pidana makar, sekaligus memeriksa deretan saksi kunci.

"Sekarang pendalaman terus dilakukan, saksi terus diperiksa. Kita percaya Bareskrim menjalankan secara intensif dan secara profesional sesuai dengan amanat UU," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (09/11/2026).

"Karena itu sampai hari ini tidak ada keinginan pemerintah yang mau membentuk tim penyidik. Ini betul-betul penyidik profesional dan kita percayakan ke pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan ini," tambahnya.

Instruksi Presiden: Penegakan Hukum Objektif dan Tanpa Pandang Bulu

Yusril menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang sangat jelas terkait kasus ini. Proses penegakan hukum wajib berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa diskriminasi atau pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat.

Pemerintah memastikan bahwa setiap perkembangan signifikan dari hasil penyelidikan kepolisian nantinya akan disampaikan secara resmi kepada publik.

Penyidik Terus Himpun Alat Bukti Hingga Keterangan Ahli

Mengenai dinamika penanganan perkara di lapangan, Yusril membeberkan bahwa tim penyidik masih fokus memperkuat pembuktian pidana. Meski jumlah tersangka saat ini belum bertambah, proses pengumpulan alat bukti terus digenjot dari berbagai lini.

"Ya perkembangan dapat diikuti oleh saudara yang beritakan ke publik, perkembangan masih berlangsung sampai sekarang, sampai hari ini tersangka belum bertambah, tapi penyelidikan terus dilakukan dan saksi-saksi terus diperiksa dan alat bukti terus di himpun, pendapat ahli juga didengar karena pendapat ahli juga suatu alat bukti pidana," terangnya.

Detail Penyidikan Sepenuhnya Wewenang Bareskrim Polri

Meski memberikan keterangan pers, Yusril enggan mendahului materi teknis penyelidikan. Ia menegaskan bahwa rincian perkembangan kasus secara spesifik merupakan wewenang dari tim penyidik Bareskrim Polri.

Ia meminta awak media dan masyarakat untuk memantau langsung pembaruan informasi teknis perkara ini kepada pihak penyidik kepolisian yang menangani kasus secara langsung. (RaM)

Gen Z Takeaway

Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo lagi diusut tuntas sama Bareskrim Polri dan pemerintah fixogah bikin satgas atau tim khusus gara-gara udah percaya penuh sama profesionalitas kepolisian; sesuai arahan Presiden yang minta penegakan hukum wajib no pandang bulu, penyidik sekarang lagi fokus meriksa saksi, ngumpulin alat bukti, sampai minta pendapat ahli buat ngebongkar indikasi dugaan makar.

Penyadapan Presiden Prabowo Subianto Menko Yusril Ihza Mahendra Menko Yusril Bareskrim Polri Jenderal Listyo Sigit

Infografis

Terkini