Presiden Prabowo Perintahkan Normalisasi 137 Sungai di Sumatera untuk Cegah Banjir Susulan
astakom.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan normalisasi sungai menjadi prioritas utama dalam pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (09/11/2026), menyusul masih terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengungkapkan, terdapat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi tersebut selama April hingga Oktober 2026.
Dampaknya, sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan. Mulai dari jalan, jembatan, hingga kawasan yang sempat dibersihkan dari endapan lumpur.
“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak,” ujar Mendagri dalam keterangannya usai rapat.
137 sungai dan 38 muara masuk prioritas
Dari total 137 sungai yang terdampak, sebanyak 31 berada di Aceh, 48 di Sumatera Utara, dan 58 di Sumatera Barat.
Selain itu, pemerintah turut melakukan normalisasi terhadap 38 muara di ketiga provinsi. Hingga saat ini, tujuh muara telah selesai ditangani, 11 masih dalam proses pengerjaan, sedangkan 20 lainnya belum tersentuh penanganan.
“Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi,” jelas Mendagri.
Kementerian PU hingga TNI-Polri dikerahkan
Untuk mempercepat pekerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum akan menjadi ujung tombak penanganan dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai pihak terkait.
Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat normalisasi sungai sekaligus memperkuat tanggul di wilayah masing-masing.
Tak hanya itu, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca guna menekan potensi hujan ekstrem selama proses pemulihan berlangsung. Presiden juga menginstruksikan TNI dan Polri, khususnya personel Zeni, untuk membantu membersihkan sedimentasi sungai serta membangun tanggul.
Status darurat bisa ditetapkan kembali
Di sisi lain, Mendagri membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk kembali menetapkan status tanggap darurat apabila banjir susulan menimbulkan dampak luas.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat penggunaan anggaran dan proses penanganan darurat, sehingga kebutuhan masyarakat terdampak bisa segera dipenuhi.
Mendagri juga menyampaikan bahwa Presiden memastikan ketersediaan dukungan anggaran bagi kementerian dan lembaga. Dengan begitu, persiapan hingga proses lelang dini dapat dilakukan lebih awal agar pekerjaan fisik bisa langsung berjalan pada awal tahun.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah mendorong percepatan pemulihan infrastruktur sekaligus mengurangi risiko banjir berulang di wilayah terdampak bencana Sumatera. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Presiden Prabowo memprioritaskan normalisasi 137 sungai dan 38 muara di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat untuk mencegah banjir susulan. Pemerintah mengerahkan Kementerian PU, pemerintah daerah, TNI, dan Polri, disertai modifikasi cuaca serta dukungan anggaran guna mempercepat pemulihan pascabencana.
