Mentan Amran Bongkar 13 Tersangka Kasus Beras Fortifikasi, Penyeleweng Pangan Diburu
astakom.com, Jakarta - Kasus penyelewengan sektor pangan makin ke sini makin red flag. Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, baru aja membongkar fakta mengejutkan. Sebanyak 13 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka dari 8 kasus dugaan pelanggaran beras fortifikasi.
Gak cuma itu, ratusan laporan pengaduan lain juga lagi dikebut prosesnya oleh pemerintah.
"Sekarang ini ada 15 merek fortifikasi, yang tersangka 13 dalam 8 kasus. Tapi yang sudah kita sementara berproses, itu 271," kata Mentan Amran saat konferensi pers, dikutip astakom.com pada Senin (09/11/2026).
Ratusan laporan masuk
Pemerintah gak tinggal diam menghadapi kenakalan di sektor pangan. Laporan dugaan pelanggaran terus berdatangan dan langsung disortir secara ketat. Selain 271 laporan yang sedang berproses, masih ada 340 laporan lain yang lagi dikaji mendalam sebelum diverifikasi langsung ke lapangan. Kalau terbukti ada indikasi kecurangan, siap-siap aja berurusan sama penegak hukum.
"Kemudian, yang kami belum sampaikan tadi, ada 340. Itu laporan, kami proses. Kami kaji dulu, begitu benar, verifikasi lapangan, kirim penegak hukum," lanjut Amran.
Amran dengan tegas menyentil para oknum nakal yang tega berbuat curang di tengah kebutuhan pokok rakyat. Mulai dari beras fortifikasi abal-abal sampai pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), semuanya terpantau makin menjadi-jadi.
"Hari ini kami ingin sampaikan beberapa hal seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwasanya ada yang main-main. Ada fortifikasi, ada oplos SPHP, macam-macam. Kelihatan ini semakin hari semakin menjadi-jadi," katanya.
Pupuk dan alsintan gratis ikut disikat oknum nakal
Berdasarkan data Kementan dari periode 30 Oktober sampe 5 November 2026, rincian laporan yang masuk bervariasi banget. Dari total 271 laporan pengaduan, sebanyak 74 laporan nyantol di urusan beras, fortifikasi, dan SPHP. Disusul 64 laporan soal pupuk yang kebanyakan menyoroti praktik permainan harga terus 25 laporan terkait alat dan mesin pertanian (alsintan), 2 laporan cetak sawah, dan 106 laporan dalam kategori lainnya.
"Sampai dengan hari ini, lapor Pak Amran, ini jumlahnya yang melapor 271. 74 Fortifikasi dan SPHP. Ini. Pupuk 64, ada juga mempermainkan pupuk, menaikkan harga. Kemudian cetak sawah 2, lain-lain alsintan macam-macam itu ada 25," beber Amran.
Gak cuma pupuk yang dimainkan harganya, alsintan yang seharusnya menjadi hak gratis buat daerah juga gak luput dari aksi penyelewengan. Kementan sekarang ini lagi gercep melacak distribusi alsintan ke seluruh penjuru Indonesia.
"Jangan beri ruang kompromi terutama beras. Alat mesin pertanian diperjualkan. Kami sekarang lacak seluruh Indonesia. Saya sampaikan lagi alat mesin pertanian yang dikirim ke daerah itu gratis. Silakan lapor ke Pak Amran. Ini ada nomor telepon," katanya.
Pesan tegas Mentan: jangan mempermainkan ini!
Amran juga ngasih peringatan keras buat para pengusaha besar maupun menengah agar berhenti mencari untung lewat cara-cara kotor yang menyusahkan masyarakat. Pangan adalah sektor vital yang menyangkut hidup jutaan orang, jadi no debat, gak boleh ada kompromi buat siapa pun yang berani mempermainkannya.
"Tolong berhentilah mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu adalah strategis. Itu tidak boleh dipermainkan, karena itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar, menengah, jangan mempermainkan ini," pungkas Amran. (Shnty/RaM)
Gen Z Takeaway
Kasus penyelewengan pangan makin jadi perhatian serius pemerintah. Mentan Amran mengungkapkan, 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 8 kasus dugaan pelanggaran beras fortifikasi. Sementara itu, 271 laporan pengaduan sedang diproses dan 340 laporan lainnya masih dikaji, mulai dari dugaan permainan beras, pupuk, hingga penjualan alsintan bantuan pemerintah. Pesan Amran jelas: jangan cari cuan dengan mengorbankan kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah bakal memperketat pengawasan dan membawa pelaku yang terbukti curang ke ranah hukum.
