Mentan-Mendagri Rilis SEB, Pasukan PPL Siap Gaspol Wujudkan Swasembada Pangan

astakom.com, Jakarta - Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) jadi garda terdepan buat ngejaga keberlanjutan swasembada pangan nasional. Biar kinerjanya makin gacor dan nggak tertahan birokrasi yang ribet, pemerintah resmi memperkuat peran mereka lewat penataan kewenangan, percepatan perbaikan sarana dan prasarana (sarpras), dan pengawasan program pertanian secara langsung di lapangan.

Langkah konkret ini ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan. Acara ini digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (12/10/2026).

Regulasi dipangkas biar nggak ribet

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bilang kalau PPL adalah ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah. Karena para penyuluh inilah yang paham betul kondisi nyata, kebutuhan, hingga masalah yang dihadapi para petani di lapangan.

“PPL adalah pasukan terdepan untuk swasembada. Merekalah yang tahu kondisi di lapangan. Sehingga kita harus membuat regulasi yang membuat mereka bisa bergerak cepat. Tujuannya agar kebijakan pusat bisa dieksekusi dengan cepat,” kata Mentan Amran dalam keterangannya dikutip astakom.com pada Selasa (13/10/2026).

Menurutnya, penataan kewenangan penyuluh pertanian berada di bawah koordinasi pemerintah pusat tujuannya buat memperpendek rantai birokrasi sekaligus memastikan berbagai program dan bantuan pemerintah benar-benar terlaksana di lapangan tanpa hambatan.

Kawal anggaran ratusan triliun

Pengawalan ketat dari para penyuluh sangat krusial mengingat dukungan dana dari pemerintah untuk sektor pertanian jumlahnya nggak main-main. Bantuan langsung dari Kementerian Pertanian aja mencapai sekitar Rp30 triliun.

Jika diakumulasikan dengan dukungan pembangunan irigasi dan infrastruktur pangan lainnya, total amunisi pemerintah untuk sektor pangan menyentuh angka fantastis, yakni sekitar Rp144 triliun.

“Ini harus dikawal oleh PPL. Jangan sampai anggaran sudah disiapkan, bantuan sudah disalurkan, tetapi pelaksanaannya terhambat di lapangan,” katanya.

Penguatan sistem penyuluhan ini menjadi kunci utama buat mempertahankan capaian swasembada pangan. Mentan Amran menyampaikan bahwa target swasembada beras yang awalnya diproyeksikan memakan waktu empat tahun, ternyata berhasil dicapai hanya dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Refocusing anggaran

Ia pun sangat optimistis capaian manis ini bisa terus dipertahankan secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2026, didukung stok pangan nasional yang masih sangat aman dan kuat.

Selain fokus pada kelembagaan dan SDM, Kementan juga bergerak cepat memperbaiki sarana dan prasarana penyuluhan yang sempat memprihatinkan di berbagai daerah.

Mentan Amran bilang kalau masih banyak kantor penyuluh yang kondisinya sangat tidak layak, mulai dari atap bocor sampe kerusakan bangunan yang mengganggu efektivitas kerja para PPL.

Lewat kesepahaman bersama Mendagri, pembenahan fasilitas ini bakal digarap bareng-bareng lewat kolaborasi antara Kementan, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota. Kementan bahkan melancarkan aksi refocusing anggaran tahun ini agar perbaikan bangunan yang rusak berat bisa tuntas secepatnya.

“Untuk sementara, kami langsung refocusing anggaran tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai, yang rusak berat kita perbaiki. Kemudian, insyaallah tahun depan sudah selesai semua. Ini untuk tempatnya PPL bernaung,” kata Mentan Amran.

Mendagri Tito: cut birokrasi lambat

Satu frekuensi dengan Mentan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai kesepahaman ini sangat krusial untuk memangkas bottleneck birokrasi di daerah.

Selama ini, PPL berada di bawah jalur koordinasi dinas pertanian kabupaten/kota. Dampaknya, eksekusi kebijakan pusat sering kali kedodoran atau berjalan lambat jika perhatian dari pemerintah daerah setempat kurang optimal.

Tito memberikan contoh penyaluran anggaran hampir Rp900 miliar untuk penanganan dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan hasil evaluasi, penyerapan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah on point mencapai 70-80 persen, sedangkan di Aceh masih stuck di angka 50-60 persen.

Oleh karena itu, Tito menegaskan pentingnya memastikan seluruh dukungan anggaran dan kebijakan dari pusat bisa diterjemahkan menjadi aksi nyata yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama para petani yang terdampak bencana. (Shnty/RaM)

Gen Z Takeaway

Pemerintah memperkuat peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) lewat SEB Mentan dan Mendagri untuk mempercepat swasembada pangan berkelanjutan. Fokusnya mulai dari memangkas birokrasi, mengawal anggaran pertanian hingga Rp144 triliun, sampai memperbaiki kantor penyuluh yang rusak. Lewat refocusing anggaran dan kolaborasi pusat-daerah, PPL diharapkan bisa bekerja lebih optimal agar program pemerintah benar-benar dirasakan petani. Intinya, swasembada pangan bukan cuma soal produksi, tetapi juga memastikan kebijakan, anggaran, dan bantuan berjalan efektif di lapangan.