Menko PMK Komitmen Dorong Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera
astakom.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendampingi masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera serta menangani isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah cepat ini dikawal langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lancar.
“Penyelesaian hunian tetap dan pemulihan infrastruktur publik ini menjadi prioritas. Kita ingin tidak hanya sekadar membangun kembali fisik bangunan, tetapi memulihkan harapan dan masa depan saudara-saudara kita di Sumatra. Negara akan terus hadir memastikan mereka bisa kembali bangkit,” kata Sugiono di Jakarta, dikutip pada Rabu (14/10/2026).
Penegasan tersebut disampaikan Sugiono dalam pertemuan beragendakan koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang berlangsung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
Target bangun 5.000 huntap
Mengingat fase pemulihan kini berpatokan pada Rencana Induk 2026–2028, Menko PMK menekankan pentingnya interkoneksi program yang padu antara instansi pusat dan kebutuhan riil di tingkat daerah.
Bekerja sama dengan Mendagri yang menjabat Ketua Tim Pelaksana Satgas PRRP Sumatera, fokus utama tertuju pada kesiapan pemerintah daerah untuk menyediakan lokasi relokasi yang aman serta legal.
Di sisi lain, Sugiono bersama Kepala BNPB terus memantau pengerjaan di lapangan. Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Sumatera dipacu agar target 5.000 unit tercapai sepanjang 2026. Beriringan dengan itu, dana bantuan perbaikan rumah sebesar Rp702,93 miliar juga siap disalurkan.
Jaminan keberlanjutan dana
Tak hanya urusan lahan dan bangunan, Menko PMK juga menyoroti tenggat waktu tahun anggaran 2026.
Sugiono memproyeksikan perlunya kepastian skema pendanaan berkelanjutan. Hal ini krusial agar pengerjaan proyek lintas kementerian/lembaga di area terdampak tidak mendadak terhenti saat memasuki masa peralihan ke tahun 2027.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat penyintas berjuang sendirian hanya karena pergantian tahun anggaran. Sinergi lintas sektor ini adalah wujud komitmen kita untuk memastikan proses pemulihan terus berkesinambungan, berjalan tuntas, dan tidak ada rakyat yang tertinggal,” kata dia.
Siaga karhutla dan cuaca ekstrem
Selain fokus membereskan dampak bencana di Sumatera, pertemuan lintas pejabat ini membahas strategi pencegahan dan penanganan karhutla di berbagai daerah. Kemendagri diminta menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memperketat kontrol hingga ke tingkat paling bawah.
Arahan di daerah tersebut dipadukan dengan aksi nyata BNPB. Berbagai operasi baik lewat jalur darat, udara, hingga rekayasa cuaca terus dijalankan demi memadamkan titik-titik api secara nasional.
Di samping itu, menyikapi ancaman bencana hidrometeorologi saat musim hujan tiba, serta penanganan bencana di kawasan NTT dan Papua Pegunungan, Menko PMK menjamin dukungan penuh atas langkah mitigasi dari BNPB.
“Apabila terdapat kendala yang membutuhkan keputusan taktis, Kepala BNPB dapat berkonsultasi langsung dengan saya agar penyelesaiannya dapat dipercepat,” ujar Sugiono. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Pemulihan pascabencana di Sumatera kini difokuskan pada pembangunan 5.000 hunian tetap dan penyaluran bantuan perbaikan rumah Rp702,93 miliar. Pemerintah juga memastikan pendanaan berkelanjutan agar rehabilitasi tidak terhambat pergantian tahun anggaran, sembari memperkuat penanganan karhutla dan mitigasi cuaca ekstrem. Artinya, koordinasi lintas sektor jadi kunci agar pemulihan berjalan tuntas dan masyarakat terdampak bisa kembali bangkit.
