Apa Itu UU Perampasan Aset? Setelah 18 Tahun, Rancangan Akhirnya Disahkan DPR

Penulis:
Sabtu, 21 November 2026 | 01:06 WIB
Apa Itu UU Perampasan Aset? Setelah 18 Tahun, Rancangan Akhirnya Disahkan DPR
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menghadiri Rapat Kerja Pemerintah bersama Komisi III DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). [Dok. Humas Kemensetneg]

astakom.com, Jakarta - Selama ini, kita sering mendengar berita soal korupsi, pencucian uang, penipuan investasi, sampai kasus pejabat yang punya harta kekayaan fantastis. Tapi, pernah nggak sih kepikiran, kalau seseorang terbukti melakukan kejahatan dan mendapatkan kekayaan dari hasil kejahatannya, bagaimana cara negara mengambil kembali harta tersebut?

Nah, salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk menjawab persoalan itu adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Aturan ini sudah lama menjadi pembahasan di Indonesia. Bahkan, prosesnya memakan waktu belasan tahun sampai akhirnya mendapatkan lampu hijau dari DPR. Kabar terbarunya, pada 19 November 2026, DPR RI resmi menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Lantas, sebenarnya apa itu RUU Perampasan Aset? Kenapa aturan ini begitu penting sampai ditunggu selama 18 tahun? Apa saja yang diatur di dalamnya dan kenapa ada sejumlah ketentuan yang ramai diperbincangkan? Yuk, kita bahas satu per satu!

Apa itu RUU Perampasan Aset?

Sebelum membahas lebih jauh, kita kenalan dulu dengan istilahnya. RUU Perampasan Aset merupakan rancangan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara bisa mengambil alih aset atau kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Gampangnya gini, seseorang melakukan korupsi dan mendapatkan uang miliaran rupiah dari hasil kejahatannya. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli rumah, mobil mewah, tanah, apartemen, atau bahkan diubah menjadi investasi.

Nah, melalui mekanisme perampasan aset, negara bisa menelusuri dan mengambil alih kekayaan yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana tersebut sesuai prosedur hukum.

Jadi, fokusnya bukan cuma menghukum orang yang melakukan kejahatan, tetapi juga memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut nggak tetap dinikmati oleh pelakunya.

Selama ini, penegakan hukum sering kali lebih banyak berfokus pada penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga pemberian hukuman kepada pelaku. Padahal, ada persoalan lain yang nggak kalah penting, yaitu bagaimana mengembalikan uang atau kekayaan yang sudah terlanjur dicuri atau diperoleh secara ilegal.

Misalnya, seorang koruptor sudah divonis penjara, tetapi uang hasil korupsinya ternyata disembunyikan dalam berbagai bentuk aset. Kalau aset tersebut nggak berhasil ditemukan dan dikembalikan, negara maupun masyarakat tetap menanggung kerugiannya. Di sinilah perampasan aset punya peran penting.

Perlu dipahami juga, perampasan aset bukan berarti negara bisa seenaknya mengambil rumah, kendaraan, tanah, atau tabungan milik masyarakat.

Aset yang bisa dirampas harus memenuhi kriteria yang ditentukan undang-undang dan prosesnya tetap harus melalui mekanisme hukum, termasuk pemeriksaan di pengadilan.

Sejak kapan RUU Perampasan Aset diusulkan?

Menariknya, aturan ini bukan sesuatu yang baru muncul di era pemerintahan sekarang. RUU Perampasan Aset sudah diperjuangkan sejak sekitar 18 tahun lalu. Bahkan, pembahasannya sudah dimulai pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Berdasarkan catatan yang dipublikasikan melalui Perpustakaan DPR RI, gagasan pembentukan aturan ini mulai bergulir sejak 2008. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kemudian menjadi salah satu pihak yang menginisiasi penyusunannya.

Pada 2009, PPATK menyerahkan rancangan tersebut kepada Presiden SBY untuk dibahas lebih lanjut. Setelah melalui proses penyusunan, draf pertama RUU Perampasan Aset berhasil disusun pada 2012.

Namun, sampai masa pemerintahan SBY berakhir, rancangan tersebut belum juga ditindaklanjuti menjadi undang-undang.

Perjalanan kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada periode 2015–2018, RUU Perampasan Aset sempat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah. Pemerintah juga pernah mengusulkan agar rancangan tersebut masuk ke Prolegnas 2020, tetapi usulan itu belum mendapatkan persetujuan DPR.

Kemudian, pada Mei 2023, Presiden Jokowi menerbitkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR untuk mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset.

Sayangnya, meskipun sudah ada Surpres, pembahasannya kembali berjalan lambat dan belum selesai sampai masa pemerintahan Jokowi berakhir pada 2024.

Barulah pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembahasan aturan ini kembali mendapatkan dorongan serius.

Pada September 2025, RUU Perampasan Aset diputuskan menjadi usul inisiatif DPR. Artinya, DPR mengambil peran sebagai pihak yang mengusulkan dan menyiapkan rancangan undang-undang tersebut untuk dibahas bersama pemerintah.

Perjalanan panjang itu akhirnya memasuki babak baru pada 2026. Pada 6 Oktober 2026, Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi RUU inisiatif DPR. Selanjutnya, pembahasan bersama pemerintah dijadwalkan dimulai pada masa sidang November 2026.

Bahkan, DPR menargetkan pembentukan undang-undang ini bisa diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026.

Kapan RUU Perampasan Aset resmi disahkan jadi UU?

Setelah melewati perjalanan panjang, RUU Perampasan Aset akhirnya mendapatkan persetujuan DPR pada Kamis, 19 November 2026. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, Komisi III DPR bersama pemerintah sudah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada 18 November 2026.

Dalam proses tersebut, Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Setelah seluruh pembahasan selesai, DPR dan pemerintah menyepakati agar rancangan tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua, yaitu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Pada Kamis, 19 November 2026, rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya menyetujui RUU tersebut menjadi undang-undang. Dengan keputusan itu, RUU Perampasan Aset yang sudah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun akhirnya melewati tahap persetujuan DPR.

Namun, ada satu hal yang perlu dibedakan. Persetujuan DPR dalam rapat paripurna merupakan tahap pengambilan keputusan bersama. Sementara itu, proses formal pengundangan tetap mengikuti ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk penandatanganan atau mekanisme konstitusional apabila presiden tidak menandatanganinya dalam waktu 30 hari setelah persetujuan bersama.

Jadi, tanggal 19 November 2026 merupakan tanggal persetujuan pengesahan oleh DPR. Nomor undang-undang dan tanggal pengundangan perlu merujuk pada dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah.

Apa saja isi UU Perampasan Aset?

Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling penting. Setelah disahkan DPR, apa saja yang sebenarnya diatur dalam UU Perampasan Aset?

Secara garis besar, aturan ini dibuat untuk memperkuat upaya negara dalam menelusuri, menyita, merampas, mengelola, hingga mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Berdasarkan hasil pembahasan Komisi III DPR bersama pemerintah, ada beberapa poin penting yang menjadi substansi pengaturan.

1. Jenis tindak pidana yang bisa dikenai perampasan aset

Aturan ini nggak cuma menyasar kasus korupsi. Ada beberapa jenis tindak pidana lain yang juga masuk dalam ruang lingkup pengaturannya, antara lain:

  • Tindak pidana korupsi.
  • Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
  • Tindak pidana pendanaan terorisme.
  • Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
  • Tindak pidana perdagangan orang.
  • Tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan/atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Artinya, persoalan investasi bodong, perdagangan saham bodong, dan kejahatan finansial berbasis teknologi juga menjadi perhatian dalam aturan ini.

Jadi, bukan cuma uang hasil korupsi pejabat yang bisa menjadi sasaran, tetapi juga kekayaan yang berkaitan dengan berbagai kejahatan yang merugikan masyarakat.

2. Perampasan aset bisa dilakukan dengan atau tanpa putusan pidana

Ini menjadi salah satu poin yang paling banyak dibicarakan. UU Perampasan Aset mengatur dua mekanisme, yaitu conviction-based forfeiture dan non-conviction-based forfeiture. Apa bedanya?

  • Conviction-based forfeiture merupakan mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Sederhananya, seseorang diproses secara pidana, kemudian pengadilan memutuskan bahwa aset tertentu berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya sehingga bisa dirampas.
  • Sementara itu, non-conviction-based forfeiture merupakan mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelakunya.

Mekanisme ini ditujukan untuk kondisi tertentu ketika proses pidana terhadap pelaku nggak bisa dilanjutkan atau nggak memungkinkan untuk disidangkan.

Misalnya, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.

Namun, bukan berarti negara bisa langsung mengambil aset seseorang begitu saja. Permohonan perampasan tetap harus diajukan melalui jalur hukum dan diperiksa oleh pengadilan.

Dalam mekanisme tanpa putusan pidana ini, aturan juga menetapkan nilai minimum aset yang dapat dirampas sebesar Rp1 miliar.

3. Mengatur jenis aset yang bisa dirampas

Selanjutnya, undang-undang ini juga mengatur jenis kekayaan yang dapat menjadi objek perampasan. Contohnya, aset yang berasal dari hasil tindak pidana, aset yang sudah dialihkan atau diubah bentuknya menjadi kekayaan lain, hingga barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Bahkan, ada pengaturan mengenai aset sah milik pelaku yang dapat digunakan untuk menggantikan aset hasil tindak pidana yang sudah nggak bisa ditemukan atau dieksekusi.

Dengan begitu, pelaku nggak bisa begitu saja menghindari proses hukum hanya karena uang hasil kejahatannya sudah dipindahkan atau diubah menjadi bentuk kekayaan lain.

4. Pengelolaan aset rampasan harus jelas

Setelah aset berhasil dirampas, persoalannya belum selesai. Negara juga harus memastikan aset tersebut disimpan, dirawat, dikelola, dimanfaatkan, atau dijual secara bertanggung jawab.

Karena itu, UU ini mengatur pembentukan badan khusus yang dibentuk oleh Presiden untuk mengelola aset hasil tindak pidana.

Badan tersebut bertugas menangani berbagai proses pengelolaan, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, sampai pengembalian atau pelepasan aset.

Tujuannya supaya aset yang sudah berhasil dirampas nggak terbengkalai atau justru disalahgunakan oleh pihak yang seharusnya mengelolanya.

5. Ada pengawasan independen

Biar kewenangan perampasan aset nggak disalahgunakan, aturan ini juga mengatur pembentukan badan pengawas yang dibentuk oleh Presiden.

Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan proses perampasan maupun pengelolaan aset berjalan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Selain itu, penggunaan sistem informasi berbasis teknologi juga diatur untuk membantu menciptakan transparansi dan jejak audit dalam pengelolaan aset.

6. Aset bisa dikembalikan kepada korban

Ini juga menjadi salah satu bagian yang menarik. Selama ini, ketika terjadi penipuan atau investasi bodong, korban seringkali kesulitan mendapatkan kembali uang yang sudah hilang.

Melalui aturan ini, pengembalian aset kepada korban tindak pidana menjadi salah satu hal yang diperhatikan.

Jadi, aset hasil kejahatan nggak hanya dipandang sebagai barang yang harus diambil alih negara, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk memulihkan kerugian korban.

Bahkan, pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat luas juga menjadi bagian dari tujuan pengaturannya.

Apa yang ramai dibahas dari UU Perampasan Aset?

Walaupun bertujuan memperkuat pemberantasan kejahatan, ada beberapa ketentuan dalam UU Perampasan Aset yang menjadi perhatian publik.

Sebab, aturan ini memberikan kewenangan besar kepada negara untuk mengambil alih kekayaan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Kalau penerapannya tepat, tentu bisa menjadi alat yang kuat untuk memberantas korupsi dan kejahatan finansial. Tapi kalau pengawasannya lemah, kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Berikut beberapa hal yang ramai dibicarakan.

1. Negara bisa merampas aset tanpa putusan pidana?

Ini mungkin menjadi pembahasan paling menarik sekaligus paling sensitif. Bayangkan ada seseorang yang diduga terlibat kejahatan, tetapi orang tersebut meninggal dunia atau melarikan diri sehingga proses pidananya nggak bisa dilanjutkan.

Apakah aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut harus dibiarkan begitu saja? Melalui mekanisme non-conviction-based forfeiture, negara tetap bisa mengajukan permohonan perampasan aset kepada pengadilan meskipun belum ada putusan pidana terhadap pelakunya. Namun, ketentuan ini juga memunculkan pertanyaan tentang perlindungan hak masyarakat.

Bagaimana kalau ternyata aset yang diperiksa bukan hasil kejahatan? Bagaimana kalau ada pihak lain yang memiliki hak atas aset tersebut?

Karena itulah, mekanisme ini harus tetap menjamin proses pengadilan, pembuktian, dan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk membela haknya.

2. Apakah negara bisa mengambil harta orang biasa?

Kekhawatiran berikutnya adalah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Misalnya, seseorang memiliki rumah, mobil, atau tabungan dari hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Kemudian, aset tersebut justru dianggap berkaitan dengan tindak pidana.

Apakah negara bisa langsung merampasnya? Jawabannya, nggak bisa sembarangan. UU ini mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Artinya, orang yang memiliki hak atas aset dan tidak terlibat dalam tindak pidana harus mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam pembahasan DPR, perlindungan tersebut juga menjadi salah satu poin yang diperkuat melalui pengaturan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang bagi para pihak.

Jadi, kepemilikan harta seseorang nggak otomatis menjadi alasan untuk merampasnya. Harus ada dasar hukum dan pembuktian yang jelas.

3. Kenapa ada aturan pembuktian dalam perampasan aset?

Pembuktian menjadi hal penting karena negara harus menunjukkan hubungan antara aset yang dimohonkan untuk dirampas dengan tindak pidana.

Dalam mekanisme perampasan aset, pengadilan akan memeriksa permohonan yang diajukan, termasuk bukti mengenai asal-usul dan keterkaitan aset tersebut dengan tindak pidana.

Sementara itu, pihak yang merasa memiliki hak atas aset juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan.

Hal ini penting supaya mekanisme perampasan aset nggak berubah menjadi alat untuk mengambil kekayaan masyarakat tanpa alasan yang sah.

4. apakah perampasan aset berarti pelaku nggak perlu dihukum?

Ini juga sering menimbulkan salah paham. Perampasan aset bukan berarti pelaku kejahatan bisa bebas dari hukuman pidana. Justru, aturan ini menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus pertanggung jawaban pidana pelaku.

Artinya, seseorang yang melakukan korupsi tetap bisa diproses dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, kekayaan yang berkaitan dengan kejahatannya juga bisa diproses untuk dirampas.

Jadi, ada dua hal yang berjalan beriringan, yaitu menghukum pelaku dan memulihkan kerugian akibat kejahatan.

5. Apakah undang-undang ini bisa berlaku surut?

Dalam ketentuan Pasal 72 rancangan yang disahkan DPR, perampasan aset dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.

Artinya, aturan tersebut tidak dirancang untuk diterapkan secara surut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang berlaku.

Ketentuan ini berkaitan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana, yaitu seseorang tidak boleh dijatuhi konsekuensi hukum berdasarkan aturan yang belum berlaku ketika perbuatannya dilakukan.

Jadi, kenapa UU Perampasan Aset penting buat masyarakat?

Kalau dilihat secara keseluruhan, UU Perampasan Aset bukan cuma membahas bagaimana negara mengambil kekayaan seseorang.

Lebih dari itu, aturan ini punya tujuan untuk memastikan bahwa hasil kejahatan nggak terus dinikmati oleh pelakunya, sementara negara dan masyarakat harus menanggung kerugiannya.

Misalnya, uang hasil korupsi yang dialihkan menjadi properti, kekayaan hasil penipuan investasi bodong, atau aset yang berkaitan dengan kejahatan narkotika.

Dengan adanya mekanisme perampasan aset, negara memiliki instrumen tambahan untuk menelusuri dan memulihkan kekayaan tersebut. Namun, satu hal yang juga harus diperhatikan adalah penerapannya.

Kewenangan untuk merampas aset harus disertai pengawasan yang kuat, transparansi, proses pengadilan yang adil, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

Sebab, tujuan pemberantasan kejahatan nggak boleh justru membuka peluang munculnya ketidakadilan baru. Sekarang, tantangan berikutnya adalah memastikan aturan tersebut benar-benar dijalankan dengan tepat, transparan, dan nggak tebang pilih.

Karena pada akhirnya, yang ingin dicapai bukan cuma mengambil harta hasil kejahatan, tetapi juga mengembalikan hak negara dan masyarakat yang selama ini dirugikan. (hPs/RaM)

Gen Z Takeaway

UU Perampasan Aset menjadi salah satu aturan penting dalam upaya memberantas korupsi dan berbagai tindak kejahatan di Indonesia. Setelah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun, aturan ini akhirnya disetujui DPR pada 19 November 2026. Lewat undang-undang ini, negara punya mekanisme untuk menelusuri, menyita, merampas, hingga mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya. Meski begitu, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan melalui proses pengadilan, pembuktian, dan pengawasan yang jelas. Tujuannya bukan untuk mengambil harta masyarakat sembarangan, melainkan memastikan hasil kejahatan nggak terus dinikmati pelaku dan kerugian negara maupun korban bisa dipulihkan.

RUU perampasan aset UU Perampasan aset DPR Presiden Prabowo

Infografis

Terkini